Banda Aceh, Line1News – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan tersebut sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, menyusul perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
“Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027,” kata Mualem dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
Pemantauan Wilayah 24 Jam
Melalui penetapan status tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing.
Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait juga diminta untuk terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Siagakan Personel dan Alat Berat
Mualem turut menginstruksikan seluruh SKPA untuk menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana.
“Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting untuk mendukung langkah penanganan di lapangan, terutama pada wilayah yang berpotensi terdampak,” ujarnya.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.
Percepat Respons Darurat
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa siaga darurat berlangsung.
Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat.[]
Baca Juga: Banjir Pidie Jaya Meluas, Lebih 32 Ribu Jiwa Terdampak
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy