Palu – Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Didampingi sejumlah jajaran kabinet, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar, Presiden menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata Muhammadiyah di berbagai sektor strategis, mulai dari keagamaan, pendidikan, hingga kesehatan.
Menurut Prabowo, nama besar Muhammadiyah tidak lahir begitu saja, melainkan ditempa oleh kerja keras dan pengabdian panjang kepada bangsa yang berlandaskan semangat Islam.
“Dalam hal ini, kiprah Muhammadiyah saya kira sangat dirasakan, 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, 8.000 SD, SMP dan SMA, 20.000 taman kanak-kanak, dan ratusan klinik di mana-mana,” ujar Presiden Prabowo, dilansir laman Kemenag.
Selain jaringan amal usaha yang masif, Presiden juga menyoroti tata kelola keuangan Muhammadiyah yang kini mengelola dana lebih dari Rp200 triliun. Baginya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen organisasi yang sangat mumpuni.
“Dan karena itulah saya percaya bahwa Muhammadiyah akan selalu sangat berperan dalam kehidupan bangsa dan negara,” ungkap Presiden.
Prabowo menilai, kehadiran para cendekiawan dalam jajaran kepengurusan menjadi kekuatan utama Muhammadiyah dalam mengambil peran edukatif di tengah masyarakat.
Kepala Negara menekankan bahwa keberlangsungan bangsa Indonesia yang majemuk hanya dapat terjaga melalui persatuan, gotong royong, dan kolaborasi erat antarelemen pemimpin—termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, serta kalangan intelektual. Belajar dari sejarah, ia mengingatkan agar para pemimpin bangsa tidak mudah terpecah belah oleh politik adu domba (devide et impera).
Perluas Jangkauan hingga Pelosok
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, melaporkan bahwa organisasinya terus berkomitmen memperluas jangkauan pengabdian hingga ke wilayah terluar dan komunitas yang belum tersentuh, seperti Kepulauan Aru, Suku Bajo, hingga kawasan pedalaman Papua.
“Kami hadir untuk ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mewujudkan cita-cita nasional,” ujarnya.
Haedar menegaskan, Muhammadiyah selalu membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komponen bangsa lainnya demi kemajuan bersama.
“Spirit dasarnya adalah ingin bersama membangun Indonesia. Sebagaimana juga topik atau tema Tanwir kali ini: Bersama Satukan Bangsa,” ungkap Haedar Nashir.
“Hubungannya adalah hubungan institusional, bukan personal, dan spiritnya adalah spirit Islam: wa ta’awanu ‘alal birri wat-taqwa, wa la ta’awanu ‘alal itsmi wal-‘udwan. Bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan yang menebar seluruh keutamaan itu, dan tidak pernah mau bekerja sama dalam hal dosa dan permusuhan atau apa pun yang merugikan kehidupan,” imbuhnya.
Tiga Dimensi Persatuan Kebangsaan
Mengangkat tema Bersama Satukan Bangsa, Haedar menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang kokoh untuk merawat persatuan. Meski perjalanan sejarah bangsa kerap diuji oleh politik devide et impera di masa kolonial hingga tantangan modern, Indonesia patut bersyukur tetap utuh saat beberapa negara lain justru terpecah belah.
“Kebudayaan kita melahirkan gotong royong, dan itu tradisi yang hidup dalam masyarakat sampai ke akar bawah. Termanifestasikan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika dan masuk di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dinamika perjalanan bangsa kita untuk bersatu tidaklah mudah sejak politik devide et impera zaman Belanda sampai kita merdeka, baik karena dinamika di dalam maupun juga tantangan dari luar,” ungkapnya.
Untuk menjaga keutuhan tersebut, Haedar memetakan tiga dimensi utama kebersamaan dalam kehidupan berbangsa:
• Dimensi Sosial Budaya
Persatuan Indonesia hidup di tengah kemajemukan suku, ras, golongan, hingga orientasi politik yang dibingkai semangat toleransi.
“Dan ini hal yang sangat penting sebagai modal sosial kita untuk terus digerakkan menjadi modal sosial membangun Indonesia. Karena tanpa kebersamaan secara sosial budaya kita tidak mungkin kuat, sebagaimana pepatah: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalaupun ada percikan-percikan kehidupan konflik di tubuh masyarakat kita biasanya bisa teratasi,” tuturnya.
• Dimensi Ekonomi
Haedar mengingatkan bahaya ketimpangan ekonomi akibat penguasaan kekayaan oleh segelintir pihak yang berpotensi melahirkan oligarki ekonomi.
“Dalam Al-Qur’an disebut kay la takuna dulatan minal aghniya’i minkum, jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dan inilah yang melahirkan oligarki ekonomi,” ungkapnya.
“Poin pentingnya, kebersamaan, persatuan, dan keadilan akan rusak ketika ini langgeng. Ketika kesenjangan sosial ekonomi ini tetap menganga karena ada oligarki ekonomi,” imbuhnya.
• Dimensi Politik
Ia menyoroti praktik oligarki politik yang kerap memicu keretakan dan perpecahan di tengah masyarakat.
“Maka demokrasi kita semestinya demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila pasal atau sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” ujarnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy