Tangerang, Line1News – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai solusi sistematis untuk mengatasi perselisihan antara kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH).
Gagasan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam disertasi Setyo bertajuk “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”. Dilansir dari laman resmi KPK pada Sabtu, 14 November 2026, disertasi itu dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).
Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan penelitiannya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.
Akar Masalah Disharmoni: Desain Regulasi, Bukan Sekadar Personal
Penelitian Setyo mengkaji relasi kerja KDH dan WKDH mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas di lapangan, hingga konsep ideal tata kelola pemerintahan. Berdasarkan kajian yang dipaparkannya, hampir 60 persen hubungan kerja KDH dan WKDH di berbagai daerah mengalami disharmoni.
Menurutnya, konflik yang terjadi tidak melulu dipicu oleh gesekan karakter personal atau perbedaan afiliasi politik, melainkan berakar pada cacat desain regulasi yang membuat posisi dan kewenangan kedua pejabat menjadi kabur.
“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo.
Ia menyoroti ketidakjelasan makna frasa “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal, keduanya memperoleh legitimasi demokratis secara bersamaan melalui satu paket pemilihan (one-ticket election).
Ketimpangan antara legitimasi politik dan batas kewenangan fungsional ini diidentifikasi Setyo sebagai Pseudo Authority. Jika dibiarkan berulang, kondisi ini dapat memicu Disharmony by Design yang merugikan masyarakat luas.
“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Solusi: Lembaga Mediasi dan Kemitraan Strategis
Karena berakar pada masalah sistemik, Setyo menilai konflik antarpimpinan daerah tidak cukup diselesaikan lewat pendekatan personal. Kehadiran Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah dirancang sebagai forum institusional untuk meredam sengketa sebelum meluas dan “melumpuhkan” roda pemerintahan.
Selain jalur mediasi, ia menawarkan rekonstruksi regulasi yang menempatkan KDH dan WKDH sebagai mitra strategis yang saling melengkapi. Konsep ini dituangkannya melalui gagasan Proportionality of Democratic Mandate, yakni pembagian tugas dan wewenang yang proporsional sesuai mandat rakyat.
“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.
Dalam menyempurnakan desain dan budaya hukum pemerintahan daerah ke depan, ia mengingatkan agar pembuat kebijakan selalu berpijak pada realitas lapangan dan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.
Melalui temuan akademik ini, Setyo berharap diskursus mengenai perbaikan desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia dapat semakin matang.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy