Banda Aceh, Line1News – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai penanganan bencana ekologis Aceh belum menunjukkan hasil yang maksimal. Menurut koalisi, masih banyak korban bencana yang berjuang secara mandiri untuk kembali bangkit.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Alfian, mengatakan bahwa klaim pemerintah telah melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis Aceh berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Lambatnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta tidak adanya prioritas berbasis mitigasi bencana ekologis, menyebabkan banjir dan longsor berulang terjadi di beberapa daerah di Aceh,” kata Alfian dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026.
Alfian mengatakan, menjelang satu tahun bencana ekologis Sumatra, belum ada kepastian mengenai perbaikan sejumlah infrastruktur, penormalan sungai, pembangunan hunian tetap (huntap), hingga relokasi warga yang berada di zona merah bencana.
Status Bencana Nasional Bukan Aib
Melihat kondisi tersebut, koalisi yang beranggotakan AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, Walhi Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI, menuntut penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis Sumatra.
Alfian menuturkan bahwa status bencana nasional bukan aib, tetapi merupakan langkah untuk memastikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional dapat dikerahkan secara lebih terkoordinasi.
“Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun gengsi pemerintahan,” jelasnya.
Baca Juga: LBH Banda Aceh Bantah Klaim Presiden Prabowo soal Pemulihan Bencana 100 Persen
Delapan Desakan kepada Pemerintah
Berikut delapan poin desakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat:
1. Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis di Aceh Sumatra sebagai bencana nasional.
2. Pemerintah Aceh untuk memberikan pernyataan terbuka ke publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh.
3. Pemerintah Aceh untuk segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
4. Mempercepat pemulihan bencana ekologis dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.
5. Melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan.
6. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
7. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.
8. Membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy