Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Wali Kota Lhokseumawe Instruksikan Penghentian Sementara Aktivitas Galian C

jalan berlumpur pascahujan paya punteuet
Kondisi ruas Jalan Buloh Blang Ara di kawasan Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang dipenuhi endapan lumpur pada Selasa (3/11/2026). Kondisi licin dan berlumpur yang berulang setiap musim hujan ini diduga merupakan dampak dari aktivitas galian C di kawasan tersebut. Foto: Tangkapan layar video/Line1News

Lhokseumawe, Line1News – Pemerintah Kota Lhokseumawe menginstruksikan penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan galian C di wilayahnya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat meningkatnya curah hujan.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Lhokseumawe Nomor 300.2.3/1634 tertanggal 18 November 2026 yang ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H.. Surat edaran bersifat penting ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha maupun pengelola galian C, baik yang telah mengantongi izin maupun yang belum berizin.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 oleh Gubernur Aceh, yang berlaku sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Pemerintah menilai hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu banjir, tanah longsor, erosi, kerusakan tebing, hingga gangguan pada infrastruktur dan fasilitas umum.

Baca Juga: Gubernur Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Aceh hingga Januari 2027

Dikutip Line1News, Kamis (19/11/206), dalam surat tersebut, Wali Kota Lhokseumawe menegaskan enam poin instruksi utama yang wajib dipatuhi pengelola galian C:

1. Menghentikan sementara seluruh aktivitas galian C sejak surat diterbitkan hingga kondisi dinilai aman bagi masyarakat dan lingkungan, atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah kota.

2. Menghentikan segala bentuk kegiatan penggalian, pengerukan, dan pengangkutan material selama masa penghentian sementara.

3. Memastikan seluruh alat berat, kendaraan pengangkut, dan peralatan operasional lainnya tidak dioperasikan untuk aktivitas galian C.

4. Melakukan pengamanan di area usaha dengan memperhatikan kondisi tebing, lereng, aliran air, drainase, serta area bekas galian guna mencegah longsor dan erosi.

5. Melakukan penanganan, perbaikan, dan pemulihan sesuai aturan apabila aktivitas galian C sebelumnya telah memicu kerusakan lingkungan, ketidakstabilan tebing, maupun kerusakan fasilitas umum yang merugikan warga.

6. Segera melengkapi dan mengurus perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Wali Kota menginstruksikan para camat agar melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah serta instansi terkait.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan pelaku usaha yang membandel atau mengabaikan instruksi tersebut.

“Apabila ditemukan pelaku usaha yang tidak mematuhi instruksi ini, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tegas Wali Kota dalam surat itu.

Surat ini juga ditembuskan kepada unsur Forkopimda Lhokseumawe, di antaranya Ketua DPRK, Kapolres, Dandim 0103/Aceh Utara, Kajari, serta instansi teknis terkait.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy