Aksi Bendera Putih Desak Status Bencana Nasional, Ini Jawaban Kaposwil Satgas PRR Aceh

kaposwil satgas prr Aceh Safrizal za
Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA. Foto: Fakhrurrazi/Line1News

Banda Aceh, Line1News – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana ekologis Aceh-Sumatra menggelar pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. Koalisi mendesak pemerintah pusat segera menaikkan status banjir dan longsor di Sumatra menjadi bencana nasional.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyatakan bahwa status bencana telah diputuskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Status bencana sudah diputuskan oleh kepala negara, oleh Bapak Presiden. Walaupun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sebagian besar pekerjaannya dilakukan oleh pemerintah nasional lewat Rencana Induk,” kata Safrizal ZA di Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026.

Target Pemulihan Berlangsung Tiga Tahun

Safrizal mengatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh masih terus berlangsung secara bertahap. Menurutnya, proses pemulihan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.

“Jadi yang penting adalah daya dukung negara terhadap proses penyelesaian ini. Kalau ada yang bertanya mengapa belum selesai, memang belum selesai. Rencana Induk kita berlangsung selama tiga tahun, sampai dengan Desember 2028,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hari ini Satgas PRR Aceh menggelar rapat koordinasi bersama 12 kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rapat itu berlangsung di Anjong Mon Mata Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Progres Konstruksi Sekolah dan Jembatan

Berdasarkan data diterima, kata Safrizal, dari sektor pendidikan, sekitar 70 persen lagi sekolah yang sedang dalam proses konstruksi pembangunan. Sementara itu, lebih dari 2.000 sekolah lainnya sudah selesai konstruksinya.

Satgas PRR Aceh juga mengklaim progres pembangunan jembatan berjalan baik. Sejumlah jembatan, baik yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum maupun yang dibangun oleh TNI menunjukkan peningkatan, meskipun belum rampung 100 persen.

“Untuk sungai, misalnya, dari puluhan sungai yang kita tangani, tentu tidak bisa sekaligus diselesaikan. Ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu,” ujarnya.

Kendala Banjir Susulan dan Fokus Prioritas

Ia mengakui, pelaksanaan pekerjaan dalam Rencana Induk pemulihan masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, terutama akibat banjir yang kembali terjadi saat proses pengerjaan berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan yang telah mencapai progres tertentu berpotensi mengalami penurunan volume akibat terdampak banjir.

Situasi ini menuntut para pelaksana di lapangan untuk bekerja lebih keras agar seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah berharap seluruh program dalam Rencana Induk yang sedang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik sesuai target pada Desember 2028.

“Tolong jelaskan kepada masyarakat dan publik bahwa pekerjaan ini terus mengalami progres, tetapi tidak serta-merta akan selesai pada Desember 2026. Sebab, rencana yang telah disusun berlangsung selama tiga tahun, tentu dengan sejumlah prioritas,” jelasnya.

Ia menyebut prioritas pemulihan difokuskan pada sektor perumahan dan konektivitas antarwilayah, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Sejumlah pekerjaan telah rampung, sementara lainnya masih dalam proses pengerjaan maupun perencanaan.

“Jadi, memang belum selesai. Kita terus berprogres,” pungkas Safrizal.[]

Baca Juga: Kibarkan Bendera Putih di Banda Aceh, Koalisi Sipil Nilai Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Ekologis

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy