DPRK Lhokseumawe Bahas Perubahan KUA-PPAS APBK 2026

Panggar DPRK Lhokseumawe perubahan kuas ppas 2026
Panggar DPRK Lhokseumawe bersama TAPD membahas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBK Lhokseumawe 2026. Foto: Istimewa

Lhokseumawe – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe melalui Panitia Anggaran (Panggar) menggelar rapat pembahasan dua pihak bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPD) untuk membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan arah perubahan kebijakan fiskal daerah, terutama dalam memastikan alokasi anggaran pemerintah tetap berorientasi pada kebutuhan prioritas dan kepentingan masyarakat.

Dalam forum tersebut, legislatif dan eksekutif mencermati rancangan perubahan dokumen anggaran sebagai dasar penyesuaian program dan kegiatan pemerintah daerah terhadap perkembangan kondisi serta kebutuhan Kota Lhokseumawe.

Pembahasan ini bukan sekadar proses administratif dalam penyusunan perubahan APBK. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang bagi DPRK untuk menjalankan fungsi anggaran sekaligus memastikan setiap kebijakan belanja pemerintah memiliki arah, prioritas, dan manfaat yang jelas.

Panitia Anggaran DPRK memiliki peran strategis dalam mengkaji usulan perubahan anggaran, termasuk memastikan program yang direncanakan benar-benar mempertimbangkan urgensi kebutuhan daerah, efektivitas penggunaan keuangan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.

Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan beragam kebutuhan pembangunan, penentuan skala prioritas menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pembahasan bersama antara DPRK dan TAPD diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat.

Proses pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBK 2026 selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penganggaran daerah sebelum memasuki proses berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRK Lhokseumawe diharapkan terus mengoptimalkan peran legislatif dalam mengawal setiap tahapan perubahan anggaran, sehingga penggunaan keuangan daerah berlangsung transparan, efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[](*)

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy