Farhan Zuhri Soal Seleksi JPT Lhokseumawe: Pejabat Terpilih Harus Berani Bekerja!

Farhan Zuhri anggota DPRK Lhokseumawe
Anggota DPRK Lhokseumawe, Farhan Zuhri. Foto: Istimewa

Lhokseumawe – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak boleh sekadar menjadi proses formalitas untuk mengisi kursi jabatan yang kosong. Lebih dari itu, seleksi tersebut harus mampu melahirkan birokrat berkualitas, berintegritas, dan berani mengeksekusi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRK Lhokseumawe sekaligus politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farhan Zuhri, yang memberikan perhatian terhadap proses seleksi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Farhan, proses seleksi JPT merupakan momentum penting untuk membenahi kualitas birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. Karena itu, penentuan pejabat yang menduduki posisi strategis harus benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, profesionalitas, dan rekam jejak kinerja.

Ia mengingatkan, keberhasilan seleksi tidak cukup diukur dari terpenuhinya seluruh posisi jabatan. Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan pejabat terpilih dalam menjalankan amanah, menghadirkan inovasi, serta menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Keberhasilan seleksi ini bukan hanya tentang terisinya jabatan, tetapi bagaimana pejabat yang terpilih mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lhokseumawe,” ujar Farhan Zuhri kepada Line1News, pada 4 November 2026.

Farhan berharap seluruh tahapan seleksi berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan mengedepankan prinsip meritokrasi. Menurutnya, jabatan strategis di pemerintahan harus dipercayakan kepada figur yang benar-benar memiliki kapasitas, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan struktur organisasi.

Ia menilai, Lhokseumawe membutuhkan birokrat yang tidak hanya piawai dalam urusan administrasi, tetapi juga memiliki visi, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membangun kolaborasi, serta kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Jangan Terjebak Rutinitas Birokrasi

Lebih jauh, Farhan menyoroti pentingnya keberanian pejabat terpilih dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program konkret. Ia mengingatkan agar birokrasi tidak terjebak pada rutinitas penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan administratif tanpa hasil nyata di lapangan.

“Pejabat yang terpilih nanti harus berani mengeksekusi program-program untuk kepentingan masyarakat Kota Lhokseumawe. Jangan hanya sebatas menyusun perencanaan dan menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi harus mampu menghadirkan kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Farhan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu bergerak cepat, mengambil langkah strategis, dan menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan daerah. Terlebih, tantangan pembangunan Lhokseumawe membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Ia juga berharap pejabat yang nantinya mendapat kepercayaan tidak terjebak dalam pola kerja birokrasi yang monoton. Setiap program harus memiliki target yang jelas, terukur, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Farhan menegaskan, jabatan bukan sekadar kedudukan maupun prestise dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pejabat yang menduduki jabatan, tetapi pemimpin birokrasi yang mampu bekerja, berani mengambil langkah, dan memberikan solusi atas persoalan daerah,” tuturnya.

Ia berharap hasil seleksi JPT kali ini benar-benar menjadi titik awal pembenahan birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe, sekaligus menghadirkan energi baru dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga menantikan apa yang mampu dikerjakan dan perubahan apa yang bisa dihadirkan oleh pejabat tersebut.[](*)

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy