Banda Aceh, Line1News – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong aparat penegak hukum mengusut secara profesional, akuntabel, dan transparan terhadap insiden yang terjadi di meunasah Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Komnas HAM bahkan telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi sejak Jumat (6/11/2026), tiga hari setelah kejadian.
“Hari ini merupakan hari keempat kami melakukan pemantauan di lapangan. Kami sudah bertemu dengan sejumlah pihak, terutama warga dan korban,” kata Anis Hidayah di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin, 9 November 2026.
Temuan Lapangan Komnas HAM
Selama pemantauan, Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari warga, keluarga korban, pemerintah daerah, pihak kecamatan, Polres, hingga kepala desa setempat.
Komnas HAM juga mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan sejumlah korban yang mengalami luka-luka serta keluarga korban yang meninggal dunia. Selain itu, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
Baca Juga: Menko Yusril: Pemerintah Persilakan Komnas HAM Selidiki Insiden di Tiro Pidie
Anis menyebutkan, berdasarkan informasi yang dihimpun selama beberapa hari melakukan pemantauan di lapangan, Komnas HAM memastikan peristiwa tersebut benar terjadi dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia serta sejumlah korban luka-luka.
Terkait penyebab kematian korban, berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM dari pihak rumah sakit, ditemukan adanya trauma akibat benda tajam.
“Namun, secara lebih jauh, dalam peristiwa ini Komnas HAM ingin mendorong agar proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) kita,” ujarnya.
Hak Keadilan bagi Korban
Menurutnya, penegakan hukum yang adil merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak atas keadilan bagi korban telah dijamin dalam konstitusi dan undang-undang tentang hak asasi manusia.
Ia menegaskan, pengungkapan kasus tersebut tidak hanya penting untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa pada masa mendatang.
Anis mengungkapkan, keluarga korban meninggal dunia yang ditemui Komnas HAM juga berharap pemerintah dapat menuntaskan pengungkapan insiden 4 November 2026 tersebut.
Keluarga korban menginginkan kebenaran atas peristiwa itu ditelusuri secara menyeluruh agar mereka mendapatkan hak atas kebenaran dan keadilan, termasuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Dorong Autopsi dan Pemulihan
“Tentu saja, dalam hal ini, sampai hari keenam belum ada autopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu didorong ke depan agar penyebab korban meninggal dunia menjadi terang-benderang.”— Anis Hidayah (Ketua Komnas HAM RI)
Selain mendorong pengungkapan kasus dan proses penegakan hukum, Komnas HAM juga menekankan pentingnya pemulihan bagi seluruh korban. Upaya tersebut mencakup warga yang mengalami luka-luka maupun masyarakat yang mengalami trauma akibat insiden di Gampong Pulo Kenari.
Komnas HAM berharap seluruh proses penanganan peristiwa tersebut dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian atas kebenaran serta keadilan bagi para korban dan keluarga.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy