Kutip Data ICW, Gibran Mendadak Bahas RUU Perampasan Aset

Wapres Gibran
Wapres Gibran. Foto: Tangkapan Layar

Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak membahas pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.

Dia menyebut RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan oleh DPR. Ia menilai kerugian negara akibat korupsi jauh lebih besar dibanding aset yang kembali.

Gibran lantas mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa potensi kerugian negara 2013–2022 mencapai Rp238 triliun. Sementara pada 2024, kasus yang ditangani kejaksaan menimbulkan potensi kerugian Rp310 triliun, namun hanya Rp1,6 triliun kembali ke kas negara.

“Artinya, pengembalian aset negara yang dikorupsi sangat sulit untuk dilakukan dan lebih dari 90 persen menguap begitu saja. Bahkan justru tetap bisa dinikmati oleh pelaku dan kerabat pelaku,” ujar anak eks Presiden Jokowi tersebut dilihat Sabtu, 14 Februari 2026.

Baca juga: Sapa Pengungsi di Gayo Lues, Gibran Janjikan Starlink agar bisa Hubungi Saudara

Gibran menyebut korupsi menghambat pembangunan, investasi, layanan publik, dan merugikan masyarakat. “Anggaran negara harus dipergunakan setiap rupiahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.”

Ia menilai penguatan hukum penting karena kejahatan kini lintas batas dan memanfaatkan teknologi. “Aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan sulit terlacak dan terdeteksi.”

Menurutnya, komitmen presiden jelas mendorong pemberantasan korupsi. “Para koruptor harus tahu negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi.”

RUU Perampasan Aset, kata Gibran, mengacu pada United Nations Convention Against Corruption yang memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan, termasuk jika pelaku meninggal atau melarikan diri.

Baca juga: Gibran Tinjau Singkil-Subulussalam, Apa yang Rusak di Sana?

Ia mengakui ada kekhawatiran soal asas praduga tak bersalah, sehingga pembahasan harus transparan dan diawasi ketat. Karena itu, Gibran menilai pembahasan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional.

“Agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku,” ujarnya.

Gibran mencontohkan praktik di Belanda, Kolombia, Singapura, dan Italia, di mana aset kejahatan disita dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Beberapa negara lain juga telah lebih dahulu menerapkan konsep perampasan aset untuk tindak kejahatan tertentu seperti di Belanda, Kolombia, Singapura bahkan di Italia. Vila-vila mewah milik mafia disita dan diubah menjadi sekolah serta pusat kegiatan sosial,” katanya.

Gibran menekankan, pengalaman negara lain tentu bisa dijadikan masukan agar RUU Perampasan Aset bisa efektif mengembalikan aset negara dan tidak menjadi instrumen yang bisa disalahgunakan.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy