Banda Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh belakangan ini menerima banyak informasi dari warga terkait pengumpulan KTP oleh pasangan calon (paslon) kepala daerah melalui tim dan partai politik pengusung.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Panwaslih Aceh, Muhammad AH mengatakan, dugaan pelanggaran itu terjadi di berbagai kabupaten kota.
“Informasi yang kami terima, sedang terjadi pengumpulan KTP warga oleh paslon atau timnya dari partai politik pengusung. Mereka meminta KTP masyarakat dan menjanjikan akan memberikan sesuatu. Itu terjadi di hampir semua kabupaten kota di Aceh,” ungkap Muhammad AH kepada Line1.News via telepon seluler, Selasa, 19 November 2024.
Dia menegaskan Panwaslih Aceh sedang mendalami informasi tersebut di lapangan. Muhammad menyebutkan pengumpulan KTP itu terkait dugaan praktik money politics atau politik uang yang merupakan tindak pidana. Jika informasi itu benar, kata dia, Panwaslih akan melimpahkannya ke Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Apabila nantinya Panwaslih menemukan fakta bahwa ada paslon atau timnya mengumpulkan KTP masyarakat dan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, maka temuan tersebut akan dilimpahkan ke Tim Gakkumdu Pilkada 2024 untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Intimidasi Meningkat, Keuchik Langgar Netralitas
Selain itu, kata Muhammad, Panwaslih Aceh juga memperoleh informasi saat ini di berbagai kabupaten kota semakin meningkat ujaran kebencian dan intimidasi yang meresahkan masyarakat. “Intimidasi juga semakin meningkat menjelang Pilkada serentak ini,” ungkapnya.
Panwaslih Aceh juga mendapatkan informasi terkait pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan oleh beberapa keuchik atau kepala desa. “Informasi yang masuk kepada kami, sebagian keuchik mendukung salah satu pasangan calon dan mengumpulkan masyarakat untuk mengarahkan agar mendukung paslon yang didukungnya, itu pelanggaran asas netralitas,” ujar Muhammad.
“Jika itu dilakukan oleh keuchik, berpotensi melanggar dua Undang-Undang (UU), yaitu UU Desa, dan UU Pemilihan (Pilkada).”
Berdasarkan berbagai informasi awal yang diterima itu, Panwaslih Aceh mengimbau semua paslon Pilkada serentak 2024 di Aceh tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan berlaku.
“Palson dan timnya atau partai politik pengusung tidak boleh mengumpulkan KTP masyarakat dengan menjanjikan sesuatu. Artinya, haram hukumnya melakukan money politic, itu tindak pidana pemilihan. Dan juga tidak boleh melakukan ujaran kebencian serta intimidasi, harus disetop. Begitu juga para keuchik, harus bersikap netral atau menjaga netralitas di pilkada,” tuturnya.
Panwaslih Aceh turut mengajak berbagai elemen masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan Pilkada serentak 2024 di Aceh.
“Peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat penting guna mencegah potensi terjadinya berbagai pelanggaran di lapangan. Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran dalam bentuk apapun, mohon segera dilaporkan kepada Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) atau Panwaslih terdekat,” imbuh Muhammad AH.
Selain itu, Panwaslih Aceh juga meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) menyediakan meja penitipan alat perekam atau telepon berkamera di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024.
“Alat perekam termasuk handphone yang ada kamera tidak boleh dibawa masuk ke dalam TPS, harus dititipkan kepada petugas TPS dan diletakkan di meja khusus penitipan.”[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy