Ini Pernyataan Ketua Komisi I DPRA Soal Insiden Tiro Pidie

Banda Aceh, Line1News — Ketua Komisi I DPRA, Teungku Muharuddin, menyesalkan insiden penembakan terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Bulan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026.

Muharuddin menegaskan, pihaknya telah berulang kali mengingatkan agar aparat tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam merespons aksi masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Bulan.

Menurutnya, pendekatan kekerasan justru berpotensi memicu perlawanan masyarakat. Padahal, penyelenggara negara seharusnya mengayomi dan melindungi rakyat.

“Atas mandat rakyat Aceh di DPRA, kami telah berulang kali mengingatkan untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam merespons aksi masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Bulan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,” kata Muharuddin dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 November 2026.

Baca Juga: Respons Insiden Tiro Pidie: Wali Nanggroe Desak Pengusutan Menyeluruh dan Transparan

Komisi I DPRA mengimbau Pangdam Iskandar Muda agar menertibkan personel TNI di seluruh jajaran komando supaya tidak terlibat dalam penertiban maupun pengamanan aktivitas masyarakat terkait pengibaran bendera tersebut.

Ia juga meminta agar pengibaran bendera Bintang Bulan tidak dipandang sebagai gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Muharuddin menjelaskan, pembahasan mengenai bendera Bintang Bulan selama ini dilakukan melalui mekanisme yang sah dan legal antara Pemerintah Aceh dan DPRA, termasuk melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Ia menyebut Pemerintah Aceh hingga saat ini tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dengan belum mengibarkan bendera Bintang Bulan di institusi pemerintahan, termasuk di lingkungan DPRA.

Namun, menurutnya, kehendak masyarakat yang mengibarkan bendera tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman kedaulatan negara hingga harus direspons dengan kekerasan dan penggunaan senjata.

Muharuddin mengatakan, Pemerintah Aceh bersama Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan panglima tertinggi sedang mencari solusi politik terkait persoalan bendera Bintang Bulan sebagai lambang Aceh.

Karena itu, Pangdam Iskandar Muda sebagai salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan turut berperan menciptakan situasi yang kondusif di Aceh.

“Aceh tidak boleh kembali dihadapkan pada situasi yang mengingatkan masyarakat terhadap pengalaman konflik bersenjata di masa lalu. Rakyat Aceh sudah terlalu lama hidup dalam suasana konflik,” ujarnya.

“Perdamaian yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar harus kita jaga bersama. Jangan sampai tindakan di lapangan justru membuka kembali luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih,” tambahnya.

Sebagai Ketua Komisi I DPRA sekaligus mitra kerja TNI, Muharuddin meminta Pangdam Iskandar Muda menjaga stabilitas keamanan di Aceh serta melakukan penyelidikan terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran dalam pengamanan aksi pengibaran bendera Bintang Bulan pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pulo Kenari.

Ia juga meminta agar personel yang terbukti melakukan pelanggaran ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku. Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan untuk menjaga komitmen terhadap perdamaian Aceh serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Menurutnya, perdamaian Aceh merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh dikorbankan oleh tindakan apa pun yang berpotensi mengembalikan masyarakat ke dalam bayang-bayang konflik.[]