Lhokseumawe – Diskusi digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (FISIP Unimal) tentang wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD versus tetap dipilih rakyat berlangsung alot.
Diskusi berlangsung di Aula FISIP Unimal, Jumat, 20 Desember 2024, itu dipandu Dosen Ilmu Komunikasi Kamaruddin Hasan, diikuti para dosen di lingkungan Unimal dari berbagai disiplin ilmu.
Dekan FISIP Unimal, Teuku Zulkarnaen, Ph.D., mengatakan isu pemilihan kepala daerah selalu menjadi bahan perbincangan yang hangat. Apalagi kini muncul wacana sebaiknya ke depan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau legislatif tingkat daerah. Namun, sejumlah kalangan berharap pilkada langsung tetap dipertahankan, yaitu dipilih oleh rakyat.
“Oleh karena itu, melalui diskusi ini diharapkan dapat lahir pemikiran-pemikiran konstruktif dari para akademisi dengan keilmuannya masing-masing terkait pemilihan kepala daerah ke depan, karena pasti ada plus minusnya,” ujar Teuku Zulkarnaen dikutip dalam keterangan dikirim Kamaruddin Hasan, dikutip pada Sabtu (21/12).
Kamaruddin Hasan menyebut poin-poin yang diskusikan para dosen Unimal antara lain kedaulatan rakyat, partisipasi rakyat dalam demokrasi, legitimasi politik dan kepercayaan rakyat, biaya politik, politik uang, potensi konflik sosial dan polarisasi, kampanye hitam, hoaks, dan masalah terkait Pilkada lainnya.
“Kegiatan diskusi yang berjalan cukup alot tersebut, masing-masing peserta mengemukan pendapat dan sarannya terkait wacana pemilihan kepala daerah secara langsung oleh legislatif atau dipilih oleh rakyat melalui pilkada sebagaimana yang sudah berlangsung,” ujarnya usai diskusi itu.
Baca juga: Pengamat: Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Patut Didukung
Menurut Kamaruddin, di antara peserta, ada yang mengemukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh legislatif, dikhawatirkan akan memangkas hak-hak rakyat secara langsung. “Akan tetapi, jika mengingat besarnya anggaran yang digunakan untuk perhelatan pesta demokrasi, juga kembali menjadi renungan”.
Pendapat lainnya dari peserta diskusi itu, “Legislatif bukan representatif rakyat, tetapi representatif partai politik, sehingga tidak dapat mewakili rakyat secara langsung untuk memilih kepala daerah”.
Ada juga komentar peserta bahwa pemilihan kepala daerah oleh legislatif ataupun langsung oleh rakyat, ada plus minusnya. Namun, dikhawatirkan jika pemilihan kepala daerah oleh legislatif di masing-masing daerah, justru akan menghilangkan hak rakyat. Bahkan, tidak dapat mengusung calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen.
“Bagaimana mengusung calon kepala daerah dari jalur independen jika dipilih oleh anggota legislatif, karena anggota legislatif adalah anggota partai politik. Sedangkan jalur independen bukan dari partai politik, ini juga harus menjadi pertimbangan,” ungkap Dr . Alfian, salah seorang fasilitator diskusi tersebut.
Dosen lainnya mengatakan, “Pemilihan sebaiknya dipilih langsung oleh legislatif saja, mengingat besarnya anggaran untuk setiap pelaksanan Pilkada yang tidak sedikit”.
Sebelum menutup diskusi, Teuku Zulkarnaen menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada dan mempertimbangkan berbagai aspek. Baik aspek risiko, ekonomi dan sosial, apabila mengambil sebuah keputusan tentang model pemilihan kepala daerah ke depan.
“Apapun model yang dilakukan nanti, harus mempertimbangkan segala aspek dan risiko serta plus minus pelaksanaanya secara menyeluruh, namun tidak menghilangkan hiruk pikuk pesta demokrasi,” ucap Dekan FISIP Unimal itu.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy