Lhokseumawe – Presiden Prabowo Subianto melemparkan wacana agar kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Prabowo menilai hal itu lebih menghemat anggaran ketimbang Pilkada yang ongkos politiknya sangat besar.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Masriadi Sambo mendukung wacana Prabowo tersebut. Dia mencontohkan pemilihan bupati dan wali kota lewat DPRD bisa menghemat uang negara.
“Biaya pemilihan cukup hanya Rp100 juta, mulai dari sosialisasi hingga pemilihan dan pelantikan di gedung DPRD,” ujar Masriadi dalam keterangan tertulis dikutip Minggu, 15 Desember 2024.
Dia membandingkan dengan Pilkada, yang untuk debat kandidat saja bisa menghabiskan anggaran hingga ratusan juta. Belum lagi dari proses tahapan hingga pelantikan menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. “Ini memangkas hak rakyat untuk diberi fasilitas kesehatan, jalan yang bagus dan lain sebagainya,” terangnya.
Baca Juga: ICW Kritik Ide Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD: Akar Masalahnya Korupsi
Terkait perilaku korupsi, Masriadi menilai pemilihan langsung lewat Pilkada tidak menjamin melahirkan kepala daerah yang bersih. “Data KPK sepanjang 167 kepala daerah terjerat korupsi. Itu semua hasil pemilihan langsung. Maknanya, perilaku bersih dari korupsi kembali ke pribadi masing-masing kepala daerah dan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Bukan pada sistem memilihnya,” terangnya.
Apalagi, politik uang makin hari makin marak dalam setiap kontestasi pemilihan calon legislatif hingga kepala daerah. “Dari sisi partai politik misalnya, ada 37 calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Artinya, parpol mulai sadar betapa besar biaya politik untuk menjadi bupati wali kota di Indonesia, sehingga memilih jalur pendek berkoalisi dan menghemat uang,” ujar Masriadi.
Fenomena tersebut dipastikan berlangsung di Pilkada lima tahun mendatang. “Alasan partai politik, menghemat biaya kampanye dan berbagi kue kekuasaan. Untuk itu, dibanding membuang uang untuk biaya tahapan Pilkada, lebih baik uang itu digunakan untuk sektor pembangunan.”
Baca Juga: Prabowo Gulirkan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Pilkada Terlalu Mahal!
Selain itu, kata Masriadi, Presiden Prabowo harus membuat sistem pengawasan dan penegakan hukum lebih canggih untuk seluruh kepala daerah. Sehingga, mereka bisa berbuat sebesar-besarnya untuk rakyat. Bukan sebatas demi kepentingan kelompok dan bagi-bagi kue kekuasaan semata.
“Intinya, pemimpin bersih itu harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat, pengawas yang bersih dan penegakan hukum yang tegas. Perlu contoh nyata, kepala daerah yang dihukum berat atas kasus korupsi selama kepemimpinan Presiden Prabowo.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy