Banda Aceh – Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten kota di Aceh meminta bantuan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad agar jabatan geuchik atau kepala desa selama delapan tahun berlaku di Aceh.
Permintaan itu disampaikan saat pertemuan dengan Dek Fad di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis, 6 Maret 2025.
Menanggapi permintaan itu, Dek Fad menyatakan siap memperjuangkan aspirasi para geuchik. Ia berharap para kepala desa bersabar sembari pihaknya mencarikan solusi.
“Yang terpenting kita mengacu pada hukum, karena panglima tertinggi di negara ini adalah hukum,” ujar Dek Fad.
Dia juga menyebutkan kepemimpinannya bersama Gubernur Muzakir Manaf akan selalu berpihak kepada masyarakat kecil. “Kita hadir bukan mempersulit, tapi untuk mempermudah masyarakat.”
Diketahui, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa) mengatur masa jabatan kepala desa selama delapan tahun. Selain itu, seorang kepala desa bisa menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, secara berturut-turut atau tidak.
Namun, regulasi Jakarta itu bentrok dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA. Di dalam UUPA, masa jabatan geuchik hanya enam tahun.
Hal tersebut bisa dilihat di pasal 115 ayat 3. Disebutkan, gampong (desa) dipimpin oleh geuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.
April tahun lalu, DPR Aceh menyetujui keinginan para geuchik agar UUPA direvisi supaya masa jabatan geuchik disesuaikan dengan UU Desa.
Saat itu, Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Raja Keumangan–kini menjabat Bupati Nagan Raya–menyebutkan UUPA sudah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy