Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memprioritaskan Aceh dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat menggelar rapat koordinasi kebencanaan se-Aceh dengan Kepala BNPB, Suharyanto di Banda Aceh, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurut Fadhlullah, Aceh merupakan provinsi khusus yang perlu diberikan perhatian lebih oleh Pemerintah Pusat ihwal penanggulangan bencana.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB RI atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan lagi khusus Aceh,” ucap Fadhlullah, dikutip dari keterangan tertulis.
Fadhlullah berharap dengan kehadiran Kepala BNPB ke Aceh dapat meningkatkan program bantuan penanganan dan penanggulangan bencana dari BNPB yang signifikan pada tahun 2026.
Sistem Peringatan Dini
Kepala BNPB, Suharyanto, mengungkapkan Aceh merupakan daerah rawan bencana. Semua klaster bencana yang ada di Indonesia juga terjadi di Aceh.
“Oleh sebab itu, Aceh menjadi prioritas, kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan kami ingin membantu Aceh,” kata Suharyanto.
Suharyanto menyebut sejumlah bencana yang rawan terjadi di Aceh sepeti kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor dan abrasi pantai. Selain itu, Aceh juga berpotensi terjadinya tsunami hingga letusan gunung api.
Dia menuturkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mitigasi bencana di Aceh. Untuk tsunami, BNPB akan membentuk pusat edukasi dan informasi untuk kesiapsiagaan masyarakat. Pembentukan ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah. Alat ini akan berfungsi untuk memberikan informasi lebih awal terkait potensi terjadinya bencana baik gempa, tsunami, banjir hingga gunung berapi.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah yang mengalami kekeringan, hal ini sekaligus untuk mengatasi gagal panen di persawahan,” kata dia.
Surharyanto mengatakan BNPB juga menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Aceh. Dari tahun 2021 hingga 2024 dana ini sudah disalurkan Rp16.011.843.000.
Sementara itu, dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat juga diberikan untuk Aceh. Dari 2023 sampai 2025 totalnya sudah mencapai Rp32.605.251.274.
“Kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh akan menerima dana tersebut, saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Suharyanto mempersilakan daerah lainnya untuk mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Ia pun memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkam dana tersebut.
Rakor tersebut diikuti jajaran Deputi di BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, para Kepala SKPA, Kepala BPBD se-Aceh dan berbagai unsur lainnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy