Banda Aceh — Aceh Tamiang dinilai memiliki posisi strategis sebagai Posko Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bencana Sumatra. Penilaian ini disampaikan pendiri Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada. Ia menyebut faktor geografis, infrastruktur, dan efisiensi kebijakan menjadikan Aceh Tamiang memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain.
Aryos menilai keputusan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pemulihan wilayah terdampak bencana lintas provinsi.
“Aceh Tamiang berada di titik yang sangat strategis. Ia menjadi simpul penting antara Aceh dan Sumatra Utara, sekaligus berada di jalur utama distribusi logistik Pulau Sumatra,” ujar Aryos, Jumat, 16 Januari 2026.
Kabupaten tersebut, tambah pendiri Lingkar Sindikasi itu, berada di koridor Jalan Nasional Lintas Sumatra; jalur vital yang menghubungkan wilayah barat hingga timur pulau. Posisi tersebut memungkinkan mobilisasi personel, logistik, dan peralatan berat berlangsung lebih cepat menuju daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Riau bagian utara. Kedekatannya dengan pusat ekonomi dan transportasi Medan memperkuat keunggulan itu.
Dari sisi risiko kebencanaan, kata dia, Tamiang memiliki karakteristik yang mencerminkan sebagian besar wilayah Sumatra. Kawasan tersebut rawan banjir, banjir bandang, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut Aryos, kesamaan karakter bencana tersebut justru menjadi keunggulan tersendiri.
“Respons rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih kontekstual karena berbasis pengalaman lapangan yang nyata,” ujarnya.
Selain itu, Aryos menilai kesiapan infrastruktur Aceh Tamiang relatif memadai untuk menopang operasional posko induk. Akses jalan nasional dan provinsi berfungsi baik, jaringan listrik, dan komunikasi relatif stabil, serta tersedia fasilitas pemerintahan, layanan kesehatan, maupun utilitas dasar lainnya. Konektivitas dengan Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan melalui jalur darat juga memperkuat posisi Taming sebagai simpul logistik regional.
“Dengan kondisi itu, negara tidak perlu mengeluarkan investasi awal yang besar hanya untuk membangun pusat koordinasi,” ujarnya.
Pengalaman Aceh Tamiang sebagai wilayah perbatasan provinsi turut menjadi nilai tambah. Selama ini, kata Aryos, pemerintah daerah setempat terbiasa melakukan koordinasi lintas administrasi dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumatra Utara, dan pemerintah pusat. Posisi ini dinilai strategis untuk menyatukan kerja berbagai aktor mulai dari BNPB, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, BUMN, hingga mitra internasional dalam satu komando rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dari sisi anggaran, Aryos menilai penempatan posko induk di Aceh Tamiang berpotensi meningkatkan efisiensi belanja negara. Lokasinya yang dekat dengan sumber suplai utama Sumatera bagian utara serta tidak terisolasi secara geografis akan menekan biaya logistik dan mempercepat pelaksanaan program. Tahapan krusial seperti verifikasi kerusakan, penyaluran bantuan, hingga pengendalian pembangunan kembali lintas wilayah dapat berjalan lebih cepat.
Lebih jauh, Aryos menilai kebijakan ini memiliki dampak strategis jangka panjang bagi Aceh, khususnya kawasan perbatasan. Keberadaan posko induk akan mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah hinterland yang selama ini kerap berada di pinggiran kebijakan nasional.
Dukungan pemerintah daerah dan penerimaan sosial masyarakat Aceh Tamiang juga menjadi faktor penentu. Menurut Aryos, pemerintah kabupaten menunjukkan komitmen kuat dalam penanggulangan bencana dan memiliki rekam jejak kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Stabilitas dukungan politik dan sosial ini penting agar posko induk tidak bersifat sementara, tetapi berfungsi optimal dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Aryos menyimpulkan Aceh Tamiang memenuhi kriteria sebagai lokasi Posko Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pulau Sumatra. Penetapan itu dinilai tidak hanya akan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana lintas provinsi, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kebencanaan di kawasan barat Indonesia.
Ia menyebutkan, jika diperlukan, kajian tersebut dapat disederhanakan ke dalam bentuk naskah kebijakan, bahan paparan pimpinan, atau draf surat usulan resmi kepada BNPB maupun Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy