MK Tegaskan Perlindungan UU Pers Hanya Berlaku bagi Wartawan bukan Kolumnis Lepas

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) hanya berlaku bagi wartawan, bukan secara otomatis mencakup kolumnis dan kontributor lepas. Penegasan ini disampaikan MK saat menolak permohonan pengujian Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers.

MK menyatakan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terkait kepastian hukum yang adil, kebebasan berpendapat, dan perlindungan diri.

“Pengaturan demikian bukan merupakan bentuk diskriminasi atau perbedaan perlakuan di hadapan hukum sebagaimana dalil Pemohon karena meskipun tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 UU 40/1999, bukan berarti kolumnis dan atau kontributor lepas tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali dalam menjalankan profesinya,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan perkara nomor 196/PUU-XXIII/2025, Senin, 19 Januari 2026, dikutip dari Laman MKRI.

Baca juga: Uji Materi Pasal 8 UU Pers, PWI dan AJI Tegaskan Negara Wajib Lindungi Wartawan

Menurut Saldi, kolumnis dan kontributor lepas yang tidak memenuhi kriteria sebagai wartawan tetap memperoleh perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan lain. Perlindungan tersebut antara lain berasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menegaskan perbedaan antara karya jurnalistik dan karya nonjurnalistik. Produk atau hasil kerja wartawan dikategorikan sebagai karya jurnalistik. Sebaliknya, karya yang dihasilkan pihak yang tidak memenuhi kriteria sebagai wartawan tidak dapat disebut sebagai karya jurnalistik, meskipun dimuat di media massa.

“Dengan demikian, karya yang ditulis oleh masyarakat umum, misalnya berupa opini, rubrik tertentu dan lain-lain, meski melalui proses ‘kurasi’ dari editor tidaklah dikategorikan sebagai karya jurnalistik sehingga tidak menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan pers,” ujar Saldi.

Baca juga: Digugat ke MK, Pasal 8 UU Pers Dinilai Gagal Lindungi Wartawan dari Kriminalisasi

Perkara ini diajukan penulis lepas Yayang Nanda Budiman. Pemohon menguji Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers karena menilai ketentuan tersebut hanya melindungi wartawan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kolumnis serta kontributor lepas.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Pasal 8 UU Pers dimaknai mencakup kolumnis dan kontributor lepas, serta Penjelasan Pasal 12 diperluas agar tanggung jawab perusahaan pers juga mencakup produk nonjurnalistik seperti opini dan kolom. Namun, seluruh permohonan tersebut ditolak MK.[]