Ketuk Palu Keadilan yang Humanis: Saat Seorang Guru Dihukum Kerja Sosial di Dayah

Banda Aceh, Line1News – Ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menjadi saksi lahirnya sebuah keputusan hukum yang tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga menyembuhkan. Terdakwa Kamaruzzaman (53), seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dijatuhi vonis humanis berupa hukuman kerja sosial selama 150 jam di sebuah dayah atas kasus penipuan jual beli tanah yang menjeratnya.

Dikutip Line1News, Rabu (15/07/2026), dari salinan putusan Nomor 64/Pid.B/2026/PN Bna, vonis ini dibacakan oleh Hakim Ketua Fauzi didampingi Hakim Anggota Said Hamrizal Zulfi dan Annisa Sitawati dalam sidang pamungkas pada Rabu, 8 Juli 2026.

Mengabdi di Dayah, Bukan di Balik Jeruji

Alih-alih mendekam di penjara, majelis hakim memilih jalan korektif-edukatif. Kamaruzzaman diwajibkan menjalani kerja sosial di Dayah Raudhatul Hikmah Al Waliyyah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Ketentuannya diatur ketat: 5 jam per hari dalam jangka waktu 10 hari per bulan hingga genap 150 jam. Jika ia mangkir atau melanggar, hukuman penjara 4 bulan yang sempat ditangguhkan siap menantinya.

Alasan Kemanusiaan di Balik Ketukan Palu Hakim

Ada potret humanis yang mendalam di balik pertimbangan hukum majelis hakim. Kamaruzzaman adalah seorang ayah, tulang punggung bagi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya. Di sisi lain, ia adalah seorang pendidik yang tenaga dan pikirannya dinilai masih sangat dibutuhkan oleh anak didiknya di sekolah.

“Tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi, juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang,” tulis Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Merujuk pada UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 53) dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice), hakim menilai pidana kerja sosial di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Banda Aceh jauh lebih efektif dan bermanfaat ketimbang mengurungnya di penjara.

Jalinan Fakta: Kekhilafan, Utang, dan Pintu Maaf yang Terbuka

Kasus ini bermula pada Agustus 2019 silam. Korban, M. Yunus, menyerahkan uang panjar sebesar Rp150.000.000 secara tunai untuk pembelian sebidang tanah dan pembangunan rumah kepada Kamaruzzaman.

Namun, roda hidup membawa Kamaruzzaman pada keputusan keliru. Terlilit utang dan terdesak kewajiban membayar upah tukang di proyek lain milik mitra kerjanya (Suwandi), Kamaruzzaman memakai Rp100 juta uang M. Yunus tanpa izin. Proyek rumah M. Yunus terbengkalai, bahkan tanah yang dijanjikan sempat ia jual ke pihak lain pada tahun 2024 demi menutupi utang-utangnya.

Di persidangan, Kamaruzzaman yang maju tanpa didampingi pengacara memilih jujur. Ia mengakui segala kekhilafannya, menyesal sedalam-dalamnya, dan memohon keringanan.

Sebelum ketukan palu terakhir, sebuah ketulusan terjadi. Pada 9 Juni 2026, Kamaruzzaman menunjukkan itikad baiknya dengan mengembalikan uang Rp150.000.000 milik M. Yunus secara utuh. Di depan meja hijau, M. Yunus dengan berlapang dada memaafkan sang guru dan menyatakan tidak ingin ada konflik yang berkepanjangan.

Timbangan Hukum: Hal Memberatkan & Meringankan

Dalam putusannya, hakim tetap menimbang dua sisi secara adil:

* Keadaan yang Memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan korban, dan sebagai seorang guru, Kamaruzzaman sejatinya memberikan contoh yang baik.

* Keadaan yang Meringankan: Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, dan yang paling utama: telah ada perdamaian serta pemulihan kerugian korban secara penuh.

Hukum akhirnya mewujud sebagai ultimum remedium—upaya terakhir yang tidak menghancurkan masa depan, melainkan memulihkan hubungan sosial yang sempat retak. Sang guru kini diberi kesempatan menebus kesalahannya lewat peluh kerja sosial di lingkungan dayah, kembali ke pelukan keluarga, dan tetap bisa menunaikan baktinya mencerdaskan anak bangsa.[]