Komnas HAM Sebut Masyarakat Pulo Kenari Tiro Masih Trauma Pascainsiden 4 November

Banda Aceh, Line1News – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan bahwa masyarakat Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, masih mengalami trauma pascainsiden bentrokan yang terjadi pada 4 November 2026.

Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan masyarakat, terutama keluarga korban, berharap proses penegakan hukum terhadap insiden tersebut dapat berjalan secara transparan dan memberikan keadilan.

Tuntutan Akuntabilitas Negara

“Pertama, masyarakat sangat mengharapkan agar proses penegakan hukum bisa berjalan. Karena apa yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah negara bertanggung jawab dan ada akuntabilitas negara,” kata Anis Hidayah di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 9 November 2026.

Baca Juga: Komnas HAM Turun ke Pidie, Desak Hukum Transparan Kasus di Tiro

Anis menuturkan, keadilan menjadi harapan utama masyarakat, khususnya keluarga korban. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan trauma yang mereka alami akibat peristiwa tersebut.

Ia mengingatkan semua pihak agar memahami kondisi Aceh yang memiliki sejarah panjang konflik sosial. Oleh karena itu, menurutnya, situasi tersebut harus menjadi pertimbangan bersama dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jaga Kondusivitas Wilayah

Anis juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu maupun narasi yang berkembang di media sosial dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak memicu persoalan baru.

“Sekiranya kita semua memahami kondisi Aceh yang pernah memiliki sejarah cukup panjang terkait dengan konflik sosial. Tentu ini menjadi landasan bagi kita semua ke depan untuk menjaga kondusivitas dan tidak terpancing oleh isu-isu maupun narasi-narasi yang berkembang di media sosial maupun di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi juga telah mengoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar seluruh tugas dan kewenangan masing-masing dapat digunakan untuk menangani perkara tersebut.

Mitigasi Risiko Eskalasi

“Jadi, tentu kami akan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Salah satunya, kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa pascaperistiwa dilakukan upaya-upaya penegakan hukum,” katanya.

Selain penegakan hukum dan pemulihan korban, koordinasi tersebut juga diarahkan untuk menjaga kondusivitas serta mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko eskalasi di tengah masyarakat.

Anis berharap seluruh pihak dapat menjalankan peran dan kewenangannya masing-masing agar penanganan perkara berjalan dengan baik serta kondisi masyarakat dapat segera pulih.[]