Banda Aceh, Line1News – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran lebih aktif dalam mendorong investigasi bentrokan antara warga dan aparat militer di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai Pemerintah Aceh perlu menunjukkan sikap yang jelas dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum terhadap persoalan yang melatarbelakangi insiden tersebut.
Anis mengatakan, terdapat dua hal utama yang perlu menjadi perhatian dan didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh serta investigasi menyeluruh terhadap peristiwa bentrokan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis Hidayah dalam pertemuan dengan pemangku kebijakan Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 9 November 2026.
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Masyarakat Pulo Kenari Tiro Masih Trauma Pascainsiden 4 November
Akar Persoalan dan Status Hukum
Menurutnya, insiden Pulo Keunari tidak bisa dipandang sebagai kejadian tunggal. Peristiwa tersebut memiliki latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu dilihat sebagai bagian dari akar persoalan.
Anis menekankan pentingnya keseriusan semua pihak dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan negara bertanggung jawab terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan korban.
Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, terutama karena dampak peristiwa itu telah merenggut korban jiwa dan menyebabkan sejumlah warga terluka.
Tuntutan Keluarga Korban
Anis mengatakan, keluarga korban saat ini menantikan penyelesaian melalui jalur hukum. Pemerintah Aceh diharapkan tidak sekadar memantau perkembangan kasus, tetapi turut mengambil langkah aktif agar proses investigasi berjalan.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi Pemerintah Aceh perlu diperkuat untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban mendapatkan keadilan dan pemulihan.
Respons Pemerintah Aceh
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Menanggapi masukan tersebut, Pj. Sekda Aceh, Taufik, mengatakan berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Taufik menyebutkan, Pemerintah Aceh akan terus memantau perkembangan penanganan insiden tersebut dan melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Taufik.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy