Jakarta – Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah meminta Pemerintah Pusat terus memperhatikan Aceh. Pusat, kata Bustami, harus menetapkan kebijakan teknis terkait integrasi program, anggaran dan sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem secara terpadu.
“Kebijakan ini dibutuhkan untuk menentukan lokus dan fokus program, menghindari tumpang-tindih program, anggaran dan sasaran serta menciptakan keterpaduan strategi pusat-daerah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujarnya di Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 Regional Sumatera di Jakarta, Senin dikutip Rabu, 7 Agustus 2024.
Selain itu, Bustami meminta Jakarta melakukan konvergensi data kemiskinan melalui integrasi data dan sistem pendataan di daerah lewat keberagaman data seperti DTKS, SDGs Desa, P3KE dan Regsosek.
Tak hanya itu, Bustami juga meminta Pusat mendorong koordinasi dan kolaborasi yang inklusif. “Keterbukaan dan partisipasi multipihak akan mendorong terbentuknya pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap strategi dan program pengentasan kemiskinan ekstrem.”
Disebutkan Bustami, jika Pemerintah Pusat dapat menetapkan kebijakan teknis yang lebih inklusif, pengentasan kemiskinan akan menjadi agenda bersama bagi pemerintah dan kelompok masyarakat secara luas.
Rapat koordinasi yang digelar di kantor Kemenko PMK itu dipimpin langsung oleh Menteri Muhadjir Effendy dan diikuti seluruh kepala daerah lingkup Sumatra.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy