Tok! Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2027

Jakarta – Di tengah upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Pembicaraan Tingkat I. Kesepakatan krusial ini menjadi angin segar yang membawa harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebelum nantinya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said, mengungkapkan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah besar. Pemerintah optimis tren positif pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diharapkan menembus 5,4 persen, akan menjadi modal kuat untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 6 persen pada tahun 2027.

Pijakan ini didukung penuh oleh berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di dalam pos APBN.

“Sudah sahkan seluruh APBN kita tingkat pertama dan sudah sepakat semua menerima APBN yang sudah kita sepakati dan selanjutnya akan dibawa ke paripurna,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026, dilansir laman DPR pada Jumat (25/9).

Kebijakan fiskal ini juga dirancang secara hati-hati dengan menetapkan target defisit anggaran sebesar 2,4 persen. Muhidin menaruh harapan besar pada optimalisasi pendapatan negara melalui sektor perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar ruang fiskal semakin sehat dan beban defisit bisa ditekan.

“Iya, defisit kita kan 2,4, ya. Jadi, kita berharap bahwa kalau semua ini nantinya sesuai dengan target, kita harap bahwa apabila pendapatan di sektor perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak itu juga bisa naik, insya Allah ke depan itu bisa lebih kecil lagi,” jelasnya.

Di samping angka-angka makro tersebut, Banggar secara khusus menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi dapur masyarakat. Muhidin berharap pemerintah terus meningkatkan subsidi guna menjaga daya beli warga di akar rumput.

Perlindungan ini juga harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi. Kabar baik lainnya bagi konsumen, pemerintah memastikan harga minyak nonsubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun ini.[]