Pendapatan Lhokseumawe 2026 Ditargetkan Rp692,7 Miliar, Belanja Rp718,4 M, Defisit Rp25,7 M, Tanpa Pokir?

Lhokseumawe – Dalam APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan Rp692,7 miliar (M) lebih, dan Belanja Daerah direncanakan Rp718,4 M lebih, sehingga defisit Rp25,7 M lebih.

Adapun Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Rp25,7 M lebih dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dan pengeluaran nihil, sehingga pembiayaan neto Rp25,7 M lebih untuk menutupi defisit.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, menjawab Line1.News via pesan singkat, Jumat, 6 Februari 2026, membenarkan data tersebut. “Sudah benar,” kata Teguh setelah mengecek data.

Sebelumnya, Line1.News mengutip data tersebut dari dokumen Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026. Qanun tersebut hasil persetujuan bersama DPRK dan Wali Kota Lhokseumawe.

Informasi diperoleh Line1.News, setelah menerima hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun APBK Lhokseumawe TA 2026, dan menindaklanjutinya, Wali Kota Sayuti Abubakar menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe No. 1/2026 pada 29 Januari 2026. Pada tanggal sama, Sekda A. Haris mengundangkan qanun tersebut dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Disebut Tanpa Pokir Dewan

Sejumlah sumber Line1.News, termasuk dari anggota DPRK Lhokseumawe menyebut dalam APBK murni 2026 itu, Wali Kota Sayuti tidak menampung pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Itulah sebabnya, persetujuan bersama DPRK dan wali kota terhadap Rancangan Qanun APBK 2026 molor dari jadwal.

“Di berbagai daerah, kalau pokir dewan tidak diakomodir [oleh kepala daerah], pembahasan dua pihak terhadap rancangan APBK kerap molor. Makanya persetujuan bersama dan penyampaian dokumen persetujuan bersama kepada gubernur untuk dievaluasi, hingga penetapan qanun APBK pun molor. APBA juga sering seperti itu,” kata satu sumber.

Sumber lainnya di Pemko Lhokseumawe mengungkapkan pimpinan dan anggota dewan meminta wali kota mengakomodir pokir jika pemerintah pusat mengembalikan dana transfer ke daerah atau TKD 2026 dalam beberapa bulan ke depan.

Pul (nama panggilan), warga Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe merasa prihatin dengan kinerja DPRK. “Selama ini kita jarang membaca pernyataan dewan yang kritis terhadap kinerja wali kota maupun dinas-dinas. Seharusnya dewan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk menyampaikan pernyataan terbuka agar diketahui publik,” kata dia.

“Jika benar tidak ditampung pokir tapi fungsi pengawasan dewan lemah, apalagi kalau mereka dapat pokir. Hana ta tuoh peugah. Padahal, seharusnya ada ataupun tanpa pokir, sudah kewajiban dewan bersikap kritis terhadap eksekutif,” tutur seorang warga Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe.

Line1.News belum memperoleh tanggapan Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, terkait persoalan tersebut. Dihubungi via telepon pada 3 Februari 2026, dia tidak merespons panggilan masuk.[]