Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pada 16 paket proyek belanja modal gedung dan bangunan di lima Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA tahun anggaran 2024. Akibat kekurangan volume pekerjaan itu mengakibatkan kelebihan pembayaran total Rp933,72 juta. Menurut BPK, pihak penyedia sudah mengembalikan ke kas daerah Rp169 juta, sehingga Rp764,63 juta lagi harus disetorkan ke kasda.
Ke-16 paket pekerjaan tersebut di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM), serta Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA).
Temuan itu diungkapkan BPK RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Aceh Tahun 2024 di Banda Aceh (Buku II). LHP tersebut bagian dari LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun 2024 (Buku I), yang diterbitkan BPK Perwakilan Aceh pada 21 Mei 2025.
Baca juga: BPK Temukan Kelebihan Pembayaran 14 Proyek Dinas PUPR dan 11 Paket Dinas Pengairan Aceh Sebanyak Ini
Dilihat Line1.News, Minggu, 6 Juli 2025, dalam LHP itu disebutkan pada TA 2024, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp335,63 miliar dengan realisasi Rp325,81 M lebih.
Di antaranya, pada Disdik dialokasikan Rp173 M, realisasi Rp172,63 M lebih; Dinas Perkim dialokasikan Rp54,11 M, realisasi Rp54 M lebih; RSUDZA dialokasikan Rp22 M, realisasi Rp21,19 M lebih; DKP dialokasikan Rp10,96 M, realisasi 10,96 M lebih; dan Diskop-UKM dialokasikan Rp4,46 M, realisasi Rp4,31 M lebih.
“Tujuan utama belanja modal gedung dan bangunan adalah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik daerah, meningkatkan pelayanan, memastikan kualitas gedung sesuai spesifikasi, serta membangun fasilitas kesehatan yang andal”.
BPK menjelaskan pemeriksaan fisik dan dokumen pendukung pembayaran dilakukan secara uji petik atas 16 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan dengan nilai kontrak seluruhnya senilai Rp56,99 M lebih.
“Fokus pemeriksaan fisik dilakukan dengan pengujian kuantitas dan kualitas berupa pengukuran dimensi hasil pekerjaan serta analisis dokumen as built drawing dan back-up volume untuk menguji kesesuaian dimensi dan spesifikasi teknis pekerjaan,” tulis BPK.
Menurut BPK, hasil analisis dokumen pendukung pembayaran dan hasil pemeriksaan fisik yang didampingi PPK/PPTK, penyedia jasa dan konsultan pengawas, menunjukkan terdapat permasalahan pada 16 paket pekerjaan senilai Rp933,72 juta lebih berupa kekurangan volume pekerjaan. Jumlah tersebut merupakan pekerjaan yang telah dibayar lunas.
Dari 16 paket proyek itu, menurut BPK, paling banyak nilai kekurangan volume pada satu paket pekerjaan DKP Aceh di Aceh Timur yaitu Rp502,27 juta lebih; dan 10 paket pekerjaan Disdik total Rp224,21 juta lebih.
Lalu, kekurangan volume pada satu paket pekerjaan RSUDZA Rp121,89 juta lebih. Menurut BPK, kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh penyedia ke rekening kasda.
Berikutnya, kekurangan volume pada tiga paket proyek Dinas Perkim total Rp65,72 juta lebih dan sudah dikembalikan oleh penyedia ke kasda Rp47,19 juta, sehingga tersisa Rp18,53 juta lagi dari dua paket masing-masing Rp12 juta lebih dan Rp6,49 juta lebih.
Terakhir, kekurangan volume pada satu paket pekerjaan Diskop-UKM Rp19,6 juta lebih.
Baca juga: Temuan BPK, Segini Kelebihan Pembayaran Puluhan Pekerjaan Dinas Perkim Aceh
Menurut BPK, permasalahan tersebut mengakibatkan: Tujuan dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik daerah, meningkatkan pelayanan, memastikan kualitas gedung sesuai spesifikasi, serta membangun fasilitas kesehatan yang andal tidak tercapai secara optimal. Selain itu, kelebihan pembayaran Rp764,63 juta lebih (Rp933,72 juta lebih – Rp121,89 juta lebih – Rp47,19 juta lebih).
BPK menyebut permasalahan itu disebabkan oleh Kepala DKP, Disdik, Dinas Perkim, Diskop-UKM, serta Direktur RSUDZA selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan para PPK dan PPTK kurang cermat dalam mengendalikan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.
“Atas permasalahan tersebut Pemerintah Aceh melalui Kepala SKPA terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis BPK.
BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala DKP, Disdik, Dinas Perkim, Diskop-UKM, serta Direktur RSUDZA untuk: Meningkatkan pengendalian kegiatan pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya; serta menginstruksikan para PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam mengendalikan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.
Selain itu, memproses kelebihan pembayaran Rp764.632.274 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kasda.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy