Jakarta – Hingga Selasa, 2 Desember 2025, Presiden Prabowo tak kunjung menetapkan banjir besar Sumatra sebagai bencana nasional. Malah, Prabowo menyebut situasi mulai membaik.
Hal itu diucapkan presiden dari Partai Gerindra tersebut saat mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Senin, 1 Desember 2025.
Di sana, Prabowo buka suara soal desakan agar bencana yang memakan korban jiwa ratusan orang dan menghancurkan infrastruktur di tiga provinsi: Aceh, Sumut, dan Sumbar, di-status-kan menjadi bencana nasional.
“Ya kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya, saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup ya,” katanya setelah turun dari helikopter kepada wartawan di Tapanuli, dilansir CNNIndonesia.com.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil di Aceh Desak Presiden Segera Tetapkan Darurat Bencana Nasional di 3 Provinsi
Prabowo menyerahkan penanggulangan dan pencarian korban sepenuhnya kepada pihak terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas. Dia menyatakan tak ada instruksi khusus kepada pihak-pihak terkait itu.
“Enggak [tak ada instruksi khusus], mereka sudah punya SOP, punya protap, ya kita sekarang apa yang dibutuhkan [dari pemerintah pusat], kita kerahkan,” katanya.
Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirim bantuan yang dibutuhkan daerah untuk penanggulangan pascabencana dan operasi SAR, termasuk bantuan untuk mengatasi kesulitan logistik dan BBM bagi warga.
“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM sangat penting, listrik sebentar lagi [diupayakan mengalir], saya kira bisa dibuka semuanya,” katanya.
Pada kesempatan itu dia mengapresiasi kerja-kerja keras semua pihak, termasuk untuk membuka akses atau mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi pascabencana.
Baca juga: 4 Jalur Darat Putus, Bupati Gayo Lues Minta Bantuan Heli dari Pusat untuk Distribusi Bantuan
“Ada berapa desa yang terisolasi, insya Allah bisa kita tembus, saya tadi sampaikan penghargaan terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” kata dia.
“Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, [pesawat] hercules. Pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insyaallah kita–dengan dengan kerja sama erat teamwork yang baik–kita bisa segera menghadapi musibah ini,” sambungnya.
Prabowo mengatakan setelah dari Sumut, dirinya langsung terbang ke Aceh untuk meninjau lokasi terdampak bencana di Kutacane, Aceh Tenggara.
Ucapan Prabowo soal situasi yang baik-baik saja berkebalikan dengan situasi di lapangan. Saat ini, banyak desa terisolasi di kawasan tengah Aceh, terutama di Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Dua desa di Gayo Lues bahkan dikabarkan hilang dari peta setelah dihanyutkan oleh banjir bandang. Sementara itu ribuan penduduk kelaparan karena bantuan tak kunjung datang akibat terputusnya akses via darat. Hingga kemarin, bantuan-bantuan yang berhasil diantarkan, hanya berhasil di-drop di beberapa titik tertentu dengan helikopter.
Baca juga: Prabowo Tak Kunjung Tetapkan Status Bencana Nasional, Ternyata Puncanya di PMK dan BNPB
Koalisi masyarakat sipil Aceh telah meminta Prabowo segera menetapkan status darurat bencana nasional.
“Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian.
Alfian mengatakan banjir besar dan longsor di tiga provinsi telah menimbulkan dampak luar biasa, korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat.
Situasi ini, lanjut dia, semakin diperburuk oleh kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi kelaparan, serta padamnya pasokan listrik dan lumpuhnya jaringan komunikasi, sehingga membuat penanganan darurat semakin terhambat.
Desakan senada juga datang dari para ulama Aceh. Ulama karismatik Aceh, Waled Nuruzzahri (Waled Nu) menegaskan skala bencana di Sumatra sudah melampaui batas penanganan daerah.
“Banyak dayah menerima dampak parah. Para santri bukan hanya kehilangan tempat belajar, tetapi juga tempat tinggal. Ini menyentuh urat nadi pendidikan umat dan harus mendapat perhatian serius,” tegas Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh itu.
Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menjelaskan penetapan status darurat bencana nasional memiliki landasan hukum kuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
“Selain itu, kami juga mendorong agar Gubernur Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk bersama-sama meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy