Nagan Raya, Line1News – Warga Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, mendeklarasikan pembentukan otoritas kampung adat yang menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah itu dari aktivitas pertambangan.
Otoritas adat tersebut resmi terbentuk dalam Sidang Rakyat yang digelar di Gampong Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Rabu, 22 Juli 2026. Sidang itu dihadiri seluruh elemen masyarakat dalam empat gampong di kecamatan setempat.
Dua Poin Kesepakatan
Sidang yang dipimpin Teungku Malikul Aziz atau Abon Kamil menetapkan dua poin penting; masyarakat Beutong Ateuh Banggalang sepakat menolak tambang dan mereka juga sepakat untuk membentuk otoritas kampung adat.
Abon Kamil mengatakan, pembentukan otoritas kampung adat ini merupakan inisiatif yang telah lama didambakan oleh masyarakat. Dorongan semakin kuat akibat rencana kehadiran perusahaan tambang di wilayahnya.
Minta Pengakuan Pemerintah
“Masyarakat Beutong meminta pemerintah mengakui Otoritas Adat Beutong sebagai warisan dari nenek moyang terdahulu, sesuai dengan aturan adat Aceh pada masa lalu,” kata Abon Kamil.
Abon Kamil menuturkan, masyarakat mendesak pemerintah untuk mencabut izin usaha pertambahan (IUP) melalui mekanisme yang sah.
Baca Juga: Hasil Sidang Rakyat: Beutong Ateuh Tolak Aktivitas Tambang
Desak Cabut Izin Tambang
“Kami meminta pemerintah mencabut izin tambang yang telah dikeluarkan. Seluruh masyarakat Beutong sepakat menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah Beutong,” ujarnya.
Abon Kamil juga mengapresiasi upaya elemen masyarakat, untuk memperjuangkan tanah Beutong dari kehadiran perusahaan tambang yang dinilai dapat merugikan warga lokal.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para ulama, tokoh adat, dan seluruh pihak dari berbagai kalangan di Aceh, karena mereka telah bersusah payah mendukung perjuangan kami,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy