Oleh: Nazaruddin, Pemerhati Masalah Kebijakan dan Dosen Kebijakan Publik di Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Malikussaleh
Mengemban Nama Besar Sultan Malikussaleh
Universitas Malikussaleh (Unimal) mengusung nama besar seorang pemimpin Nusantara sekaligus pemimpin agama/ulama, yaitu Sultan Malikussaleh raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yang dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, berwibawa, dan memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam di Nusantara hingga kawasan Asia Tenggara. Nama ini bukan sekadar identitas administratif; ia adalah amanah historis yang menuntut tanggung jawab moral dan intelektual yang luar biasa. Setiap insan akademik Unimal, mulai dari pimpinan hingga mahasiswa, mewarisi beban untuk menjaga martabat nama besar tersebut.
Dengan demikian, tanggung jawab kita cukuplah besar. Unimal tidak boleh menjadi universitas biasa yang hanya sibuk dengan urusan internal dan rutinitas birokratis. Nama Malikussaleh mengingatkan kita pada tradisi keilmuan yang progresif, kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, dan keberanian untuk melampaui zona nyaman demi kemajuan peradaban. Inilah pijakan fundamental yang harus mewarnai setiap langkah kelembagaan Unimal, terutama dalam momen penting Pemilihan Rektor (Pilrek) periode 2026 – 2030.
Momentum Kritis Unimal
Unimal kembali berada pada titik penting dalam sejarah kelembagaannya. Pemilihan Rektor untuk periode 2026 – 2030 bukan sekadar agenda rutin pergantian kepemimpinan. Ia merupakan momentum untuk menentukan ke mana arah universitas ini akan dibawa dalam empat tahun mendatang: tetap nyaman dalam rutinitas dan status quo, atau berani melakukan perubahan struktural untuk menjadikan Unimal sebagai kekuatan akademik yang benar-benar memberi dampak bagi Aceh.
Pertanyaan fundamentalnya bukan semata-mata siapa yang akan menjadi rektor, tetapi universitas seperti apa yang ingin dibangun? Apakah Unimal akan menjadi institusi yang sekadar menjalankan birokrasi pendidikan tinggi, mengejar indikator administratif, memenuhi target akreditasi dan publikasi, serta mempertahankan pola tata kelola yang sudah berlangsung? Ataukah Unimal berani mengambil posisi yang lebih strategis sebagai pusat pengetahuan, pusat inovasi, dan kekuatan intelektual yang ikut menentukan masa depan Aceh?
Sirkulasi Elite Ketika Kekuasaan Berputar di Lingkaran yang Sama
Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca sejak lama mengingatkan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat kelompok minoritas yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mengorganisasi dan mengendalikan kekuasaan. Pareto menyebutnya sebagai sirkulasi elite, sementara Mosca menjelaskan bagaimana minoritas yang terorganisir cenderung menguasai mayoritas yang tidak terorganisir. Teori ini tidak hanya relevan untuk membaca politik nasional atau pemerintahan daerah. Ia juga relevan untuk membaca politik organisasi, termasuk perguruan tinggi.
Dalam konteks universitas, elite tidak selalu berarti kelompok yang jahat atau konspiratif. Elite dapat terbentuk melalui jaringan jabatan, senioritas, kedekatan kelembagaan, pengaruh akademik, jaringan birokrasi, kelompok kepentingan, dan relasi sosial yang terbentuk dalam waktu panjang.
Persoalannya muncul ketika sirkulasi elite tidak lagi menghasilkan pembaruan, tetapi hanya menghasilkan pergantian orang dalam lingkaran yang sama. Yang berubah adalah aktornya, tetapi struktur kekuasaannya tetap. Yang berganti adalah jabatan, tetapi cara berpikirnya tidak berubah. Yang berubah adalah wajah, tetapi kebijakannya tetap mempertahankan status quo. Pada titik inilah Pilrek harus dipahami bukan hanya sebagai proses elektoral, tetapi sebagai arena perebutan dan distribusi kekuasaan kelembagaan.
Status Quo Benteng Pertahanan Elite
Status quo pada dasarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Stabilitas diperlukan agar organisasi dapat bekerja. Tetapi stabilitas akan menjadi persoalan ketika berubah menjadi stagnasi. Sistem yang sudah mapan cenderung menciptakan kenyamanan bagi mereka yang telah memperoleh posisi strategis di dalamnya. Dalam kondisi demikian, perubahan dapat dipersepsikan sebagai ancaman.
Elite yang telah menikmati privilese dari sistem yang berjalan memiliki insentif untuk mempertahankan sistem tersebut. Bukan selalu melalui tindakan yang terang-terangan, tetapi dapat berlangsung melalui mekanisme yang jauh lebih halus: prosedur birokrasi, aturan kelembagaan, jaringan kekuasaan, distribusi sumber daya, pembentukan opini, bahkan narasi bahwa perubahan adalah sesuatu yang berisiko. Di sinilah status quo dapat berubah menjadi benteng pertahanan elite.
Pertanyaan kritisnya kemudian adalah: Apakah mekanisme Pilrek hanya akan mereproduksi elite yang sudah ada, atau membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan baru dengan gagasan baru? Jika jawabannya hanya reproduksi, maka kita sebenarnya tidak sedang melakukan perubahan kepemimpinan. Kita hanya sedang melakukan sirkulasi elite.
Unimal Tidak Membutuhkan Sekadar Pergantian Rektor
Unimal tidak membutuhkan perubahan kosmetik. Unimal membutuhkan perubahan paradigma. Perubahan paradigma berarti mengubah cara Unimal melihat dirinya sendiri. Unimal tidak boleh hanya bertanya, “Bagaimana meningkatkan peringkat universitas?” tetapi juga harus bertanya: “Apa kontribusi nyata Unimal terhadap masa depan Aceh?”
Pertanyaan ini sangat penting. Aceh memiliki sumber daya alam yang besar, posisi geografis yang strategis, potensi energi, kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata, sejarah dan kebudayaan. Namun persoalan klasik Aceh adalah bagaimana memastikan kekayaan tersebut menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi wilayah sumber daya, sementara pusat pengolahan, teknologi, modal, pengetahuan dan keuntungan ekonomi berada di tempat lain. Sumber daya Aceh diambil dari bumi Aceh, tetapi nilai tambahnya dinikmati di luar Aceh. Dalam situasi seperti itu, Unimal seharusnya tidak hanya menjadi penonton. Unimal harus menjadi produsen pengetahuan yang mampu membaca, mengkritisi dan menawarkan solusi atas persoalan tersebut.
Dari Kampus Menara Gading Menjadi Kekuatan Strategis Aceh
Rektor Unimal periode 2026 – 2030 harus mampu membawa universitas keluar dari paradigma menara gading. Kampus tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal, sementara persoalan besar masyarakat berjalan di luar pagar universitas.
Apa yang dilakukan Unimal terhadap persoalan eksploitasi sumber daya alam Aceh? Apa kontribusi riset Unimal terhadap kebijakan energi Aceh? Apa gagasan Unimal mengenai hilirisasi sumber daya alam? Apa kontribusi Unimal terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal? Apa posisi intelektual Unimal terhadap persoalan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan Aceh?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban yang kuat, maka Pilrek 2026–2030 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi. Unimal harus bergerak dari sekadar Teaching University menuju Research University yang memiliki keberanian untuk memengaruhi kebijakan publik.
Mengapa Perubahan Harus Radikal?
Istilah radikal sering kali disalahpahami sebagai sesuatu yang ekstrem atau bahkan kekerasan. Padahal secara konseptual, radikal berarti kembali kepada akar persoalan (radix). Karena itu, perubahan radikal di Unimal bukan berarti kekerasan, konflik, atau penghancuran institusi. Sebaliknya, perubahan radikal berarti membongkar persoalan sampai ke akar strukturalnya dan melakukan rekonstruksi sistem.
Mengapa diperlukan? Karena perubahan yang terlalu gradual sering kali menghadapi persoalan klasik: kooptasi elite. Reformasi yang terlalu kecil dapat diserap oleh sistem lama. Struktur lama tetap bertahan, sementara perubahan hanya menjadi kosmetik. Kita mengganti program, tetapi tidak mengubah paradigma. Kita mengganti pejabat, tetapi tidak mengubah sistem. Kita membuat slogan baru, tetapi tetap menggunakan cara kerja lama. Karena itu, Unimal membutuhkan kepemimpinan yang berani bertanya: Apa yang harus dihentikan? Apa yang harus dibongkar? Apa yang harus dibangun kembali? Dan siapa yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang ada? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi justru diperlukan untuk menghasilkan perubahan.
Rektor Baru Harus Berani Melawan Zona Nyaman
Rektor ideal periode 2026 – 2030 bukan sekadar administrator yang mampu menjaga agar mesin birokrasi tetap berjalan. Unimal membutuhkan change leader. Pemimpin yang berani melakukan reformasi tata kelola. Pemimpin yang memperkuat meritokrasi. Pemimpin yang transparan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang memberikan ruang bagi dosen muda dan peneliti untuk berkembang. Pemimpin yang tidak menjadikan kedekatan personal sebagai ukuran utama distribusi kesempatan. Pemimpin yang berani mengembangkan riset strategis tentang Aceh. Pemimpin yang mampu membangun jejaring nasional dan internasional.
Dan yang paling penting, pemimpin yang berani menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi utama universitas. Sebab universitas negeri bukan milik rektor. Bukan milik senat. Bukan milik fakultas. Bukan milik kelompok tertentu. Universitas adalah institusi publik yang mandat utamanya adalah menghasilkan pengetahuan, mencerdaskan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan.
Pilrek Harus Memilih Gagasan, Bukan Sekadar Jaringan
Karena itu, seluruh kandidat Rektor Unimal harus diuji secara terbuka melalui gagasan. Bukan hanya melalui popularitas. Bukan hanya melalui jaringan. Bukan hanya melalui dukungan kelompok. Dan bukan hanya melalui kemampuan membangun koalisi.
Pertanyaan yang harus diajukan kepada setiap kandidat sangat sederhana: Apa yang akan Anda ubah di Unimal? Bagaimana Anda mengubahnya? Siapa yang akan mendapatkan manfaat? Apa indikator keberhasilannya pada 2030?
Dan pertanyaan yang paling penting: Apa yang akan berbeda dari Unimal ketika masa jabatan Anda berakhir? Jika seorang kandidat tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut secara konkret, maka publik akademik berhak mempertanyakan: untuk apa ia menjadi rektor?
Unimal dan Masa Depan Aceh
Pilrek 2026 – 2030 seharusnya tidak berhenti pada persoalan internal kampus. Unimal harus mempunyai keberpihakan intelektual terhadap masa depan Aceh. Bukan keberpihakan politik kepada kelompok tertentu, tetapi keberpihakan akademik terhadap kepentingan publik Aceh. Universitas harus menjadi tempat di mana kebijakan eksploitasi sumber daya alam dikritisi. Tempat di mana ketimpangan pembangunan dibedah. Tempat di mana kebijakan publik dievaluasi. Tempat di mana pemerintah diberikan alternatif kebijakan. Tempat di mana generasi muda Aceh dipersiapkan menjadi pengelola sumber daya dan bukan sekadar penonton eksploitasi sumber daya daerahnya sendiri.
Aceh tidak kekurangan sumber daya. Aceh juga tidak kekurangan orang pintar. Yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana pengetahuan, sumber daya dan kekuasaan dikonsolidasikan untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Aceh. Di sinilah Unimal harus mengambil posisi.
Pilrek Ini Milik Siapa?
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dalam Pilrek Unimal 2026 – 2030 bukanlah siapa yang paling kuat. Bukan siapa yang paling banyak pendukung. Bukan siapa yang paling memiliki jaringan. Tetapi: Siapa yang paling siap mendobrak status quo? Sebab universitas yang hanya mempertahankan apa yang sudah ada akan menghasilkan masa depan yang juga tidak jauh berbeda dari masa lalu.
Unimal membutuhkan rektor yang tidak takut terhadap perubahan. Rektor yang tidak menjadikan status quo sebagai tempat berlindung. Rektor yang memahami bahwa kekuasaan bukan privilese, melainkan amanah. Dan rektor yang menyadari bahwa kejayaan sebuah universitas tidak diukur hanya dari berapa banyak gedung yang dibangun, berapa banyak dokumen yang ditandatangani, atau berapa banyak indikator administratif yang terpenuhi. Universitas yang besar adalah universitas yang mampu mengubah masyarakatnya.
Karena itu, Pilrek Unimal 2026 – 2030 harus menjadi lebih dari sekadar kontestasi jabatan. Ia harus menjadi referendum akademik tentang masa depan Unimal. Apakah kita memilih status quo, atau transformasi? Apakah kita memilih reproduksi elite, atau meritokrasi? Apakah kita memilih kenyamanan, atau perubahan? Dan apakah Unimal akan terus menjadi penonton terhadap masa depan
Aceh, atau berdiri di garis depan untuk ikut menentukannya?
Pilihan itu sekarang berada di tangan kita. Nama besar Sultan Malikussaleh yang kita emban menuntut kita untuk memilih keberanian, bukan kenyamanan. Memilih perubahan, bukan stagnasi. Memilih masa depan Aceh, bukan kepentingan sesaat. Marilah kita jadikan Pilrek ini sebagai momentum kebangkitan Unimal menuju kejayaan yang sesungguhnya, kejayaan yang tidak hanya diukur dari angka dan peringkat, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat Aceh dan Nusantara.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy