Jakarta – SSS, mahasiswi Institute Teknologi Bandung (ITB) pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berciuman ditangkap Bareskrim Polri. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai penangkapan itu menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut Isnur, meme itu bentuk ekspresi kritik terhadap isu matahari kembar karena kepemimpinan Prabowo sebagai presiden masih dibayangi pengaruh eks presiden, Jokowi.
“Ini bagian dari satire, gambaran di mana Prabowo dan Jokowi dianggap sebagai dua matahari yang bersatu,” ujar Isnur Sabtu, 10 Mei 2025, dilansir Tempo.
Karena itu, kata dia, penangkapan SSS telah menyalahi aturan sebab lembaga negara atau pejabat publik bukanlah entitas yang reputasinya dilindungi oleh UU ITE.
Lagi pula, tambah Isnur, pasal tentang penghinaan sudah dikeluarkan dari UU seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan keributan di media sosial bukan tindak pidana.
Menurutnya tindakan polisi itu semena-mena karena berpotensi memunculkan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Tak hanya itu, kata Isnur, polisi juga tidak bisa menahan SSS dengan alasan meme yang diunggahnya mengandung unsur asusila. Alasannya, Pasal 27 Ayat 1 tentang Kesusilaan dalam UU itu belum memberikan penjelasan detail mengenai tindak asusila seperti apa yang ingin dijerat.
Sehingga, Isnur menilai, meme Prabowo-Jokowi berciuman yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI itu juga belum jelas statusnya.
Baca juga: Diduga Unggah Meme Presiden Prabowo-Jokowi ‘Ciuman’, Mahasiswi Ditangkap Bareskrim Polri
“Apakah itu tindakan asusila atau tindakan satir dalam bentuk seni bentuk AI? Itu tidak jelas, dan ini bentrok dengan ketentuan di KUHP.”
Berbekal pertimbangan tersebut, Isnur berkesimpulan banyak kejanggalan dan pelanggaran dalam proses penangkapan SSS. Ia meminta Kapolri membebaskan SSS dan melakukan pembenahan di internal polri.
Bareskrim Polri menahan SSS dan menjeratnya dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago mengatakan saat ini kepolisian masih terus melakukan penyidikan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy