Idi – Senior Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah Regional 1A (Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau), Benney Farlo, mengatakan di wilayah Aceh sudah 21 kios pupuk di-blacklist lantaran melanggar ketentuan harga.
Khusus di Kabupaten Aceh Timur, kata Benney, belum ditemukan pelanggaran yang mengarah pada sanksi tersebut.
Benney menyampaikan itu dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, di Pendopo Bupati, Kamis, 13 November 2025.
Menurut Benney, pihaknya secara rutin mengevaluasi kinerja distributor dan kios pupuk di seluruh wilayah kerjanya.
“Kami memiliki sistem evaluasi terjadwal dengan sejumlah parameter penilaian. Kios yang tidak perform dan terbukti menjual pupuk di atas HET, setelah diverifikasi, akan langsung di-blacklist tanpa toleransi,” tegas Benney, dikutip dari laman Pemkab Aceh Timur, Ahad (16/11).
Baca juga: Ditpolairud Polda Aceh Bongkar Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Pelaku dan 2 Ton Pupuk Diamankan
Benney menjelaskan saat ini terdapat lebih dari 31 ribu petani terdaftar di Aceh Timur. Sementara sekitar 7.551 petani masih belum bisa menebus pupuk bersubsidi karena belum tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Isu kelangkaan pupuk kadang muncul karena petani belum masuk dalam RDKK. Kami tidak bisa menyalurkan pupuk bersubsidi kepada yang belum terdaftar. Karena itu, kami sangat mengapresiasi perhatian Bupati Aceh Timur yang cepat tanggap terhadap persoalan ini,” ujar Benney.
Benney menegaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk dan memastikan kebijakan subsidi tepat sasaran.
“Beberapa hal yang disampaikan Pak Bupati menggambarkan dinamika di lapangan. Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, insya Allah persoalan pupuk di Aceh Timur dapat terselesaikan,” tutur Benney.
Sorot Tiga Persoalan
Pertemuan Bupati Al-Farlaky dengan manajemem PT Pupuk Indonesia itu membahas sejumlah persoalan strategis. Mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, harga eceran tertinggi (HET), hingga akses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Al-Farlaky menjelaskan pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, khususnya petani, terkait persoalan pupuk di lapangan, termasuk masalah kelangkaan.
“Pertemuan hari ini dengan Pupuk Indonesia kami lakukan untuk mendiskusikan persoalan pupuk di wilayah kerja Kabupaten Aceh Timur. Ada tiga hal yang kami soroti, yaitu kelangkaan pupuk, harga yang dijual di atas HET, serta masih adanya petani yang belum bisa membeli pupuk karena belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani,” ujar Al-Farlaky.
Baca juga: HET Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen, TA Khalid: Kios Nakal Harus Segera Ditindak
Berdasarkan laporan diterima, pihak PT Pupuk Indonesia menyampaikan harga pupuk di kios resmi sejauh ini masih sesuai dengan ketentuan HET.
Namun, jika ditemukan harga yang lebih tinggi, hal itu biasanya disebabkan oleh biaya tambahan seperti transportasi dan akomodasi dari pihak kios.
Al-Farlaky menyebut di Aceh Timur terdapat 14 kios resmi pupuk yang telah diverifikasi oleh PT Pupuk Indonesia yang terindikasi menjual di atas HET.
“Namun, dari hasil verifikasi menunjukkan tidak ada pelanggaran berat, sehingga belum ada kios di Aceh Timur yang di-blacklist,” kata Al-Farlaky.
Al-Farlaky menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Penyuluhan, serta PT Pupuk Indonesia.
“Saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama kelompok tani dan PT Pupuk Indonesia di setiap wilayah kerja. Tujuannya agar distribusi pupuk lebih transparan dan petani dapat memahami mekanisme penebusan menjelang masa tanam,” ujar Al-Farlaky.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy