Banda Aceh – Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem mengungkapkan realisasi pendapatan Pemerintah Aceh pada 2024 mencapai Rp11,39 triliun atau 101,18 persen dari target. Sedangkan realisasi belanja tercatat Rp11,28 triliun atau 96,70 persen dari target anggaran yang telah ditentukan.
“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Aceh. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, termasuk dengan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu,” ujar Mualem usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 (anaudited) kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Andri Yogama, Kamis, 27 Maret 2025.
Sembilan tahun terakhir, kata Mualem, Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pencapaian ini disebutnya sebagai indikator positif semakin baiknya tata kelola keuangan daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 terdiri dari tujuh komponen utama, yaitu laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut telah direviu oleh Inspektorat Aceh dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Baca juga: Cek Realisasi APBA 2024, Serapan Keuangan Sejumlah SKPA Rendah
Mualem berharap tim pemeriksa dari BPK RI melaksanakan audit secara independen dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dia juga mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berperan aktif dalam proses pemeriksaan guna memastikan kelancaran dan ketepatan waktu audit.
Tanggapan BPK
Andri menyampaikan terima kasih kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang telah bekerjasama menyerahkan laporan keuangan tepat waktu, lebih cepat dari tenggat yang ditentukan.
“Alhamdulillah, hari ini laporan keuangan Pemerintah Aceh dan 17 kabupaten kota telah diserahkan lebih cepat dari tenggat waktu, yaitu akhir Maret. Kini menjadi kewajiban kami untuk memeriksa hasil laporan keuangan ini, dan Insya Allah hasil pemeriksaan akan kami sampaikan pada bulan Mei mendatang,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak terkait memberikan data yang dibutuhkan selama pemeriksaan agar proses audit berjalan lancar. “Kami terbuka dan berharap hasil audit ini dapat memberikan manfaat besar bagi pemangku kepentingan,” tambahnya.
Andri juga menegaskan bahwa BPK sedang melakukan perbaikan di tingkat internal dan mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mempengaruhi hasil audit.
“Jika ada pihak yang mengklaim bisa membantu memperoleh WTP, sampaikan kepada kami. Kami sudah dibekali APBN yang memadai, dan jika ada pihak kami yang tidak sopan selama pemeriksaan, sampaikan kepada kami, dan kami akan melakukan pembinaan.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy