Langsa – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa memprotes pengadaan mobil baru Pemerintah Kota (Pemko) Langsa. Protes itu mereka lakukan saat berunjuk rasa di depan kantor Pemko Langsa pada Kamis siang, 24 April 2025.
Ketua Umum HMI Cabang Langsa Abdi Maulana mengatakan rencana Pemko Langsa membeli mobil baru dengan biaya miliaran rupiah melukai hati masyarakat.
Dia menilai Pemko Langsa mengambil keputusan tersebut di tengah konflik internal DPRK Langsa.
Pemko Langsa yang melihat kesempatan itu, kata Abdi, mengambil kebijakan dan keputusan semena-mena pada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran yang bukan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat banyak.
Pengunjuk rasa mengecam rencana Pemko Langsa itu dan meminta segera dibatalkan.
Selain itu, mereka juga menyoroti masalah gaji perangkat desa di 66 gampong yang tertunggak hingga empat bulan, dan baru dibayarkan satu bulan.
“Mendesak memperioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat di 66 desa wilayah Kota Langsa,” bunyi salah satu poin petisi yang disuarakan pendemo.
Mereka juga mendesak Penjabat Wali Kota Langsa segera angkat kaki. “Karena diduga terindikasi terlibat dalam polemik pada roda organisasi Pemko Kota Langsa, demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.”
Minta Konflik Internal DPRK Diselesaikan
Aktivis HMI juga menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRK setempat. Mereka mendesak pihak terkait segera menyelesaikan permasalah pelantikan wali kota-wakil wali kota terpilih yang tak kunjung terlaksana akibat konflik internal di DPRK Langsa.
Menurut pendemo, polemik permasalahan yang terjadi di ranah legislatif–termasuk eksekutif–berimbas pada kemaslahatan masyarakat kota setempat. Karena itu, mereka meminta hal itu segera diselesaikan.
“DPRK Langsa terindikasi sudah berkhianat kepada rakyat dan melanggar janji-janji sumpahnya. Dampak konflik internal yang terjadi mengakibatkan DPRK kehilangan fungsi kontrol pada penggunaan anggaran,” ujar salah seorang demonstran dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga mengecam tiga Fraksi DPRK Langsa yakni Partai Aceh, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerhana segera menyelesaikan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Agar DPRK Langsa dapat maksimal menjalankan fungsi serta perannya terkhusus dalam mengontrol perjalanan Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak, serta hal-hal lain demi kelancaran roda organisasi pemerintahan, terkhusus pelantikan Kepala Daerah Kota Langsa terpilih pada pesta demokrasi yang telah usai.”
Tuntut Transparansi Dana CSR PLN
Sebelumnya, aktivis HMI juga berunjuk rasa di depan Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Langsa pada pukul 14.00 waktu Aceh.
Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Langsa.
Selain itu, pendemo mendesak PLN Langsa memberikan kompensasi kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang sering terjadi di sana, khususnya saat bulan Ramadan kemarin.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy