Banda Aceh – Anggota DPRA Martini meminta Pemerintah Aceh mengusut pembangunan rumah duafa. Sebab, kata Martini, untuk mendapatkan rumah duafa masyarakat harus memberikan down payment (DP) atau uang muka sebesar Rp15 juta.
“Aceh setiap tahun mengesahkan anggaran, tahun 2025 ini APBA 11,7 T. Masyarakat dengar itu triliunan, banyak sekali, tapi yang didapatkan masyarakat hanya secuil kecil saja. Bahkan rumah duafa saja yang mau dialihkan kepada masyarakat miskin, tidak bisa diambil kalau kasih DP dulu,” ujarnya di Rapat Paripurna DPRA dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024, Senin siang, 26 Mei 2025.
“Masyarakat harus setor dulu Rp10-15 juta per rumah. Ini mohon diusut Bapak Wagub,” ujar Martini kepada Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang menghadiri paripurna tersebut.
“Jangan nanti kita bicara triliunan uang Aceh tapi masyarakat hari ini untuk mendapatkan rumah duafa harus bayar dulu DP,” ujar Martini lagi dilihat di akun YouTube DPRA.
Selain itu, kata dia, banyak masyarakat penerima rumah duafa tidak memiliki tanah. “Mau bangun rumah nggak ada tanah, mohon ke depan dialokasikan juga tanah untuk lokasi pembangunan rumah.”
Martini juga meminta Pemerintah Aceh menambah anggaran untuk Satpol PP dan WH terkait penegakan syariat Islam.
“Anggaran untuk syariat Islam minim, mohon ditambah. Satpol PP dan WH banyak mengeluh pada kami karena anggaran dan gaji mereka tidak memadai,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Aceh diminta memperjuangkan gaji untuk para guru dayah.
“Tolong diperjuangkan gaji untuk guru pesantren. Kalau bicara Otsus 2027 selesai, kita sudah mengajukan kembali untuk perpanjangannya. Tapi dua tahun ini, 2025-2026, dan 2027, kesempatan kita, tolong diperjuangkan anggaran benar-benar terserap untuk kebutuhan rakyat bukan untuk kebutuhan para pejabat.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy