Banda Aceh – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh menyebut perbuatan anggota TNI Praka Junaidi yang merampas alat kerja jurnalis Portalsatu, Muhammad Fazil, seratus delapan puluh derajat bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan pers.
“Terang dan jelas bahwa jurnalis merupakan profesi yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana dikunci di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ujar Koordinator KKJ Aceh Rino Abonita dalam keterangan tertulis organisasi tersebut, diterima Line1.News, Jumat, 26 Desember 2025.
Fazil yang juga Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, sedang meliput aksi damai depan kantor Bupati Aceh Utara pada Kamis, 25 Desember 2025.
Aksi itu rentetan tak terpisahkan dari gerakan sporadis yang berlangsung di Aceh belakangan ini, yang mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor Sumatra.
Melalui kamera handphone, Fazil merekam dugaan aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap peserta aksi. Seorang anggota TNI tiba-tiba menghampiri Fazil dan memaksanya menghapus rekaman video yang baru diambil tadi.
Baca juga: AJI Lhokseumawe Kecam Perampasan HP Jurnalis oleh Anggota TNI di Aceh Utara
Fazil berusaha menjelaskan ia adalah jurnalis yang sedang meliput. Namun tentara tersebut terang-terangan mengatakan dirinya tidak peduli walaupun Fazil seorang jurnalis.
Setelah anggota TNI tersebut melenggang pergi, tidak lama kemudian, Fazil dihampiri Praka Junaidi yang secara kasar dan arogan berupaya merampas handphone dari tangannya. Praka Junaidi juga mengancam akan ‘melempar’ handphone milik Fazil tersebut apabila rekaman video tidak segera dihapus.
Menurut KKJ Aceh, satu-satunya handphone yang selama ini digunakan Fazil sebagai alat kerja dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik mengalami kerusakan sewaktu ia berusaha mempertahankan gawai tersebut.
“Meskipun fail rekaman video tersebut masih tersimpan di dalam perangkat miliknya, tetapi kerusakan tadi telah mengakibatkan pekerjaan Fazil sebagai jurnalis terhambat, yang berakibat pada sejumlah kerugian. Terutama dari segi etos kerja karena sebagai jurnalis ia bertanggung jawab atas kepentingan publik serta terhadap perusahaan media tempatnya bekerja,” ujar Rino.
@line1news Dunia pers di Aceh kembali berduka akibat tindakan represif oknum aparat keamanan. Seorang jurnalis bernama Muhammad Fazil, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, dilaporkan menjadi korban intimidasi dan perampasan alat kerja oleh oknum anggota TNI saat meliput aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, pada Kamis, 25 Desember 2025. Insiden ini bermula saat Fazil sedang menjalankan tugas jurnalistiknya mendokumentasikan aksi massa yang mendesak penetapan status bencana nasional akibat banjir bandang di wilayah tersebut. Dalam suasana yang dinilai tidak kondusif, seorang oknum TNI tiba-tiba menghampiri dan meminta ponsel milik Fazil secara paksa. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, oknum tersebut tidak hanya merampas ponsel, tetapi juga melakukan intimidasi verbal dan memaksa Fazil untuk menghapus rekaman video yang berisi dugaan kekerasan aparat terhadap massa aksi di lapangan. Meskipun ponsel akhirnya dikembalikan setelah isi rekaman dihapus, tindakan tersebut dinilai telah melukai prinsip-prinsip kemerdekaan pers. #aceh #tni #jurnalis #lhoksukon #aksi ♬ epic war cinematic trailer(1537552) – Chau
Secara konstitusional, kata dia, Indonesia menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui pasal 28F UUD 1945, yang dengannya terwujud pula salah satu hak publik paling krusial dalam penyelenggaraan demokrasi, yakni hak untuk tahu.
Secara eksplisit, tambah Rino, UU Pers juga menggarisbawahi bahwa terhadap pers nasional tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran dalam bentuk apa pun. Jaminan ini menjadi fondasi bagi keberlangsungan tatanan demokrasi serta terpenuhinya hak publik atas informasi yang benar dan independen.
Baca juga: Aster Kodam IM Diduga Intimidasi Jurnalis Kompas TV Aceh, Paksa Hapus Rekaman Video
Sementara itu, perbuatan Praka Junaidi identik dengan pembungkaman kemerdekaan pers melalui praktik berwatak militerisme, salah satu warisan Orde Baru yang terus-terusan diorkestrasi terutama oleh kalangan TNI.
“Praktik-praktik seperti yang dipertontonkan oleh Praka Junaidi memenuhi unsur pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam UU Pers, yang secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik,” ujarnya.
Pelakunya, kata Rino, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Ancaman pidana ini menurutnya tidak boleh dipandang hanya semata sebagai sanksi administratif atau angka normatif belaka, melainkan merupakan penegasan bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers merupakan pelanggaran serius.
“Karena ia berkaitan langsung dengan hak publik untuk memperoleh informasi, serta memastikan bahwa fungsi pers sebagai alat kontrol sosial agar penyelenggaraan kekuasaan tidak berlangsung sewenang-wenang, terutama dalam memberikan informasi yang faktual terkait penanganan krisis dan situasi pascabencana hari ini.”
Atas dasar itu, KKJ Aceh menyatakan dengan tegas bahwa perampasan alat kerja jurnalis yang terjadi kepada Muhammad Fazil oleh Praka Junaidi merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat terhambat atau terhalangnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Pers serta dapat dijatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 18 dari UU tersebut.
Baca juga: Sesalkan Bentrok di Aceh Utara, Dek Fad Minta TNI-Polri Tak Arogan
Insiden yang menimpa Muhammad Fazil dan kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi preseden buruk bagi situasi penanganan darurat bencana. Apalagi Pemerintah Indonesia saat ini sedang disorot karena keengganan penyelenggara negara untuk menyatakan bencana Sumatra berstatus darurat bencana nasional.
KKJ Aceh juga menyatakan reaksi aparat keamanan yang cenderung mengedepankan pendekatan berwatak kekerasan dan arogan terhadap jurnalis yang sedang bertugas mengindikasikan adanya kegagalan dan kegagapan negara dalam penanganan krisis pascabencana.
“Kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat keamanan seperti TNI menunjukkan adanya degradasi moral, martabat, kehormatan, citra, juga kredibilitas seorang prajurit TNI di mata publik, karena alih-alih mengayomi, malah menjadi salah satu entitas yang paling beringas.”
Karena itu, kata KKJ Aceh, merupakan sebuah keharusan bagi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, serta jajaran agar menjatuhkan sanksi sesuai UU Disiplin Militer terhadap setiap anggota TNI yang melakukan kekerasan tersebut. Tanpa pandang bulu.
Baca juga: KKJ Sebut Negara Batasi Informasi Bencana: Desak Presiden Minta Maaf
Di samping itu, fungsi dan peranan pers amat sentral saat ini, sebab publik butuh informasi yang jernih mengenai situasi pascabencana karena menyangkut kepentingan banyak orang. Dalam hal ini, kata KKJ Aceh, negara seharusnya menjamin adanya ketersediaan informasi yang jernih dengan mendukung fungsi dan peranan pers tersebut, bukan malah sebaliknya.
Selain itu, siapa pun yang merasa keberatan dengan sebuah produk jurnalistik atau pemberitaan, dapat menggunakan mekanisme hak jawab atau hak koreksi. KKJ Aceh juga mengimbau para jurnalis yang bertugas meliput situasi pascabencana di Aceh agar melaporkan setiap kekerasan yang dialami atau menghubungi hotline KKJ Aceh yang tersedia di nomor +62-813-8384-3839.
Sebelumnya, pada Kamis, 11 Desember 2025, jurnalis Kompas TV Aceh Davi Abdullah juga mendapatkan perlakuan serupa dari sejumlah tentara di kawasan Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda sebagai pangkalan operasi jajaran Koopsau I.
Davi saat itu sedang mengambil visual untuk keperluan siaran langsung dan secara kebetulan menyoroti keberadaan tim medis warga negara asing yang terlihat di Lanud Sultan Iskandar Muda. Alat kerja Davi berupa handphone dirampas sementara fail rekaman video yang tersimpan di dalamnya dihapus paksa.
KKJ Aceh menduga tindakan bercorak kekerasan terhadap insan pers yang berulang itu memperlihatkan upaya sistematis yang disengaja negara untuk mengerangkeng dan mengendalikan informasi guna menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani krisis.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy