Palembang – Aparat Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Sumatra Selatan, diduga melakukan pungli atau pungutan liar terhadap mobil rombongan relawan yang membawa bantuan untuk korban banjir di Aceh.
Video dugaan pemalakan tersebut beredar luas di media sosial. Rombongan relawan tersebut berasal dari Banten.
Dalam video terlihat saat rombongan relawan melintas depan Terminal Karya Jaya, Kertapati, Palembang, pada Rabu, 7 Januari 2026, mereka mengaku distop dan diarahkan ke sebuah warung. Di sana, kata pengunggah video, terjadi “transaksi gelap” dan mereka dimintakan uang Rp150 ribu.
Rombongan tersebut diberhentikan petugas meskipun mobil mereka bukan angkutan umum yang biasa menjadi objek pemeriksaan di jalan.
“Ini kan buat angkutan umum saja. Kita kan bukan angkutan umum. Jadi guys, kena tilang Dishub padahal kita mau ke Aceh. Aneh sama Dishub Palembang,” ungkap perekam tersebut di video diunggah akun @fesbukbanten.
Rombongan tersebut terdiri dari Fesbuk Banten News, Forum Potensi SAR Banten, Aksi Semangat Peduli, dan Petualang Rescue Palembang. Mereka berangkat dari Serang pada Selasa, 6 Januari 2026.
Menanggapi hal itu, petugas Dishub yang ada di dalam video tersebut membantah dan mengaku hanya melakukan pengecekan kendaraan dan administrasi.
“Saya tidak menerima uang, Pak. Yang saya terima minuman, Pak. Minta tolong diklarifikasi dari pihak media dan yang bersangkutan,” ujar RM Adi Surawijaya, petugas Dishub Palembang, dilihat dari tayangan Kompas TV, Jumat, 9 Januari 2026.
Kemarin, Kepala Dishub Palembang Agus Supriyanto mengatakan petugas dalam video itu bukan anggotanya, melainkan tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumatra Selatan Kelas II.
“Itu bukan petugas Dishub Kota Palembang, tetapi petugas BPTD Sumsel. Hari ini (Kamis) Dishub Palembang bersama BPTD Sumsel akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi terkait masalah tersebut,” ujar Agus dilansir JPNN.com.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy