Jakarta, Line1News – Menjaga integritas kepala daerah ternyata tidak cukup hanya dengan modal pengawasan ketat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa kunci utama pencegahan korupsi justru tumbuh dari dalam diri pemimpin itu sendiri: penguatan sistem tata kelola dan keteguhan moral.
Pemerintah memahami bahwa para pemimpin daerah memikul beban amanah yang besar dari rakyat. Oleh karena itu, langkah awal yang menyentuh sisi humanis dan nasionalisme pun mulai digalakkan lewat agenda khusus.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026, dikutip pada Jumat (17/7).
Menghormati Mandat Rakyat lewat Sistem
Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, posisi kepala daerah tentu berbeda dengan pejabat dalam sistem komando. Mendagri sangat memahami ruang kultural ini. Pendekatan pembinaan pun digeser menjadi lebih persuasif melalui penguatan sistem digital yang transparan.
Kemendagri kini mengandalkan payung pelindung digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pedoman APBD yang ketat, hingga program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) berkolaborasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung.
Namun, Tito mengingatkan bahwa benteng tercanggih sekalipun akan runtuh jika hati sang pemimpin goyah. “Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” tambah Mendagri mengingatkan.
Solusi Riil Atasi Beban Biaya Politik
Mendagri juga membuka mata pada realita pahit di lapangan: tingginya biaya politik yang sering kali menjebak para kepala daerah. Demi memberikan solusi yang memanusiawakan para pemimpin tanpa mengorbankan rakyat, ia melemparkan sebuah gagasan segar.
Salah satunya adalah usulan insentif berupa penambahan biaya operasional resmi, yang diambil dari persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema ini diharapkan memotivasi kepala daerah untuk memajukan ekonomi wilayahnya secara halal dan berprestasi.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu, ya. Perlu adanya pembicaraan antarkementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy