Banda Aceh, Line1News – Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Aceh kini bukan lagi sekadar potret kemacetan, melainkan cerita harian tentang waktu warga yang terbuang di jalanan. Menanggapi keresahan masyarakat yang terganggu fasilitas umumnya, Pemerintah Aceh bergerak cepat dan meminta Pertamina segera membenahi sistem pelayanan mereka.
Pemerintah menilai, lambatnya pelayanan di lapangan menjadi sumbu utama yang mengular hingga ke jalan raya. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu frustrasi sosial di tengah masyarakat.
“Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat, 31 Juli 2026.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Aceh meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina untuk segera menertibkan sistem dan mengoptimalkan pelayanan di lapangan, terhitung mulai Agustus 2026.
“Di antaranya, dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean,” ujar Nurlis.
Beban Berat Petugas di Lapangan
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, bersama SKPA terkait, ditemukan ketimpangan besar antara jumlah fasilitas dan tenaga kerja di SPBU.
Nurlis mengungkapkan bagaimana para petugas di lapangan harus bekerja ekstra keras dengan beban kerja yang kurang ideal, yang akhirnya memperlambat proses pengisian.
“Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser (yang ada di SPBU) ada empat nozzle atau selang pompa. Namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean,” ungkapnya.
Tiga Sisi Masalah: Pasokan, Lonjakan Pembeli, dan Sistem SPBU
Di sisi lain, Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Irza, memaparkan secara rinci bahwa persoalan ini ibarat benang kusut yang melibatkan tiga faktor utama. Faktor pertama bersumber dari lini pasokan (supply), seperti keterlambatan pengiriman, keterbatasan armada pengangkut, hingga faktor alam berupa gangguan cuaca.
Faktor kedua datang dari sisi permintaan (demand) masyarakat yang melonjak akibat tingginya mobilitas, fenomena belanja panik (panic buying), banyaknya kendaraan luar daerah, hingga isu klasik penyalahgunaan BBM subsidi.
“Konsumen, termasuk kelompok masyarakat mampu atau kendaraan industri, beralih menggunakan BBM bersubsidi (misalnya biosolar/pertalite) karena perbedaan harga yang tinggi dengan BBM non-subsidi,” jelas Robby.
Sementara faktor ketiga, lanjut Robby, berakar dari internal manajemen SPBU itu sendiri. Mulai dari jam operasional yang belum optimal, gerak pelayanan yang lambat, jumlah mesin dispenser yang terbatas, hingga distribusi stok BBM yang tidak merata ke setiap stasiun pengisian.
Ironisnya, antrean panjang ini terjadi di saat pasokan bahan bakar sebenarnya berada dalam kondisi memadai.
“Padahal menurut informasi PT Pertamina Patraniaga Aceh, stok BBM masih dalam batas aman,” ungkapnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy