Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, meminta kementerian dan lembaga (K/L) bergerak cepat. Proyek pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—harus dipercepat hingga akhir tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Langkah ini menyusul persetujuan anggaran untuk K/L guna mendukung pemulihan di tiga provinsi tersebut.
“Nah, yang sudah menerima anggaran 29 kementerian/lembaga, kita minta semua bekerja dengan cepat dan selesaikan sampai dengan sebelum 31 Desember 2026. Target ribuan kegiatan, mulai dari sekolah, rumah, jalan, jembatan, kafe, warung, dan lain-lain segera dikerjakan,” tegas Tito, dilansir Antara, Selasa (27/10/2026).
Tito menyebut sebagian besar layanan pemerintahan dan fasilitas publik di wilayah terdampak telah kembali berfungsi. Rumah sakit umum dan puskesmas sudah beroperasi, sedangkan pasokan listrik, bahan bakar minyak, dan LPG juga relatif lancar.
Menurutnya, akses jalan nasional dan provinsi sebagian besar telah kembali fungsional. Pemerintah juga telah membangun jembatan permanen untuk menggantikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Tito mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam pembangunan jembatan, fasilitas sanitasi, serta sarana penyediaan air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
Meski demikian, pemulihan masih menghadapi kendala akibat bencana susulan. Banjir dan longsor kembali merusak sejumlah jalan dan jembatan, termasuk akses menuju Bireuen di Aceh.
“Sejumlah wilayah yang masih menjadi perhatian pemerintah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Tapanuli Tengah, serta Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman di Sumatra Barat,” ujar Tito.
Tito menjelaskan pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun.
Pemerintah juga mengusulkan agar anggaran yang belum dapat direalisasikan tahun ini dialihkan ke 2027, bersamaan dengan kebutuhan pendanaan lanjutan untuk menangani kerusakan akibat bencana susulan.
Melansir laman Kemendagri, dalam rakor pada Senin (26/10/2026), Tito menyampaikan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam ketiga provinsi tersebut pada November 2025 lalu tercatat berdampak luas pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Satgas PRR menyebut pengungsi yang semula berjumlah lebih 2 juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya sehingga tidak ada lagi yang menempati tenda.
Merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto, agenda besar rehabilitasi dan rekonstruksi total diproyeksikan berjalan bertahap selama tiga tahun (2026–2028). Rencana induk mencakup total 11.520 kegiatan dengan melibatkan 33 K/L secara terintegrasi.
Progres Pemulihan Infrastruktur & Layanan Dasar
Dari sisi infrastruktur, Tito menyampaikan dalam rakor itu bahwa jalan dan jembatan terdampak secara umum telah kembali fungsional. Perbaikan dilakukan melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Namun, sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama karena sebagian infrastruktur kembali terdampak bencana susulan.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah … dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito.
Selain infrastruktur, pemulihan juga berlangsung pada layanan dasar masyarakat. Tito menyebut kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur kini kembali berjalan.
Layanan komunikasi seluler disebut juga telah pulih, sementara sebagian besar layanan kesehatan telah kembali beroperasi. Namun, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Tantangan Bencana Susulan dan Ancaman Sedimentasi Sungai
Tito mengingatkan bahwa tingginya curah hujan di wilayah utara dan barat Sumatra memicu tantangan baru berupa banjir susulan di sejumlah titik seperti Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Padang, Solok, dan Tapanuli Tengah. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Tito mengungkapkan, faktor utama pemicu berulangnya banjir adalah tingginya tingkat pendangkalan di area aliran air atau sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di ketiga provinsi, sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan aliran sungai sehingga hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu luapan.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir … Artinya ada terus susulan-susulan [bencana] dan kita sedang bekerja [menangani itu],” ungkap Tito.
Oleh karena itu, Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Percepatan tersebut diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal.
Melalui koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah, Satgas PRR menyatakan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy