Banda Aceh, Line1News — Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh resmi meluncurkan sosialisasi awal Program Partisipasi (The Indonesia Democratic Participation). Agenda peluncuran program kemitraan internasional ini berpusat di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 30 Oktober 2026.
Program kerja sama pembangunan bilateral Australia-Indonesia tersebut bertujuan memperkuat kualitas demokrasi substantif. Fokusnya diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan institusi pemerintah dan masyarakat sipil, serta pembangunan ruang kolaborasi strategis dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan apresiasi kepada The Asia Foundation, GeRAK Aceh, dan Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) yang memilih Serambi Mekah sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program strategis ini.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” ujar Taufik, dikutip dari rilis Pemerintah Aceh
Menurut Taufik, pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada pundak pemerintah, melainkan butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dilahirkan linier dengan kebutuhan riil warga. Ia menilai partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) menjadi pilar penting dalam perumusan kebijakan. Elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, wajib diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
“Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Taufik.
Taufik menginstruksikan jajaran Pemerintah Aceh untuk menyokong penuh eksekusi program ini melalui koordinasi dan kerja sama taktis. Kemitraan terpadu dengan organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta stakeholder lainnya perlu terus dibangun secara terbuka dan konstruktif.
Kucurkan AUD 30 Juta hingga 2030
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, memaparkan bahwa Program Partisipasi merupakan komitmen berkelanjutan dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif di tingkat tapak. Program multi-tahun ini dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030, dengan nilai total pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia (AUD 30 juta).
Robert menjelaskan bahwa program ini merujuk dan melanjutkan pembelajaran berharga dari Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang sukses dilaksanakan pada periode 2021–2026.
Terdapat tiga capaian utama yang ingin diwujudkan melalui Program Partisipasi, yakni penguatan institusi, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi yang kolaboratif. Dalam eksekusinya di lapangan, program ini mencakup lima area fokus utama:
• Pemilu berintegritas
• Keterlibatan parlemen
• Partisipasi dan pendidikan warga negara
• Penguatan media independen dan berkualitas
• Upaya bersama melawan misinformasi dan disinformasi
Robert menambahkan, prinsip kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) menjadi fondasi dasar yang diintegrasikan secara ketat dalam seluruh klaster kegiatan program.
Tiga Daerah Sasaran Nasional
Secara nasional, Program Partisipasi difokuskan di tiga daerah sasaran prioritas, yakni Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, di samping pergerakan induk di tingkat nasional. Program ini mensinergikan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pers, dan akademisi melalui dua komponen utama, yaitu kemitraan antarlembaga negara dan kemitraan masyarakat sipil.
Pada komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan dana hibah melalui The Asia Foundation selaku pengelola program (convenor). Pendanaan tersebut dialokasikan kepada organisasi mitra lokal untuk menggerakkan kegiatan berdasarkan lima area fokus yang telah ditetapkan.
Lima mitra utama nasional yang menakhodai program ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Lewat kolaborasi inklusif ini, Program Partisipasi diharapkan mampu memperluas keterlibatan riil publik dalam proses demokrasi sekaligus mempererat hubungan antara institusi negara dan masyarakat sipil demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy