Denpasar – Banjir melanda sejumlah wilayah di Bali pada Rabu, 10 September 2025, setelah hujan deras mengguyur Provinsi tersebut. Hingga Kamis kemarin, proses evakuasi dan penanganan pascabanjir masih terus dilakukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan total korban meninggal akibat banjir di Bali sebanyak 16 orang dan semua sudah dievakuasi tim petugas gabungan.
“Satu masih dilaporkan hilang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis malam, dilansir CNN Indonesia.
BNPB mengkonfirmasi rincian korban meninggal meliputi 10 orang di Kota Denpasar, dua orang di Kabupaten Jembrana, tiga orang di Kabupaten Gianyar dan satu orang di Kabupaten Badung.
Selain itu, BPBD Bali juga mencatat ada 562 warga yang mengungsi hingga hari ini, dengan rincian 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar. Fasilitas umum, seperti sekolah, balai desa, musala dan banjar dimanfaatkan sebagai pos pengungsian sementara.
BNPB menyebut banjir dilaporkan terjadi di 120 titik di kabupaten dan kota di Bali. Rinciannya, Kota Denpasar 81 titik, Kabupaten Gianyar 14 titik, Kabupaten Badung 12 titik, Kabupaten Tabanan delapan titik, Kabupaten Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik. Kemudian Kabupaten Klungkung, banjir berdampak di Kecamatan Dawan.
Selain itu, tanah longsor sebanyak 12 titik terdapat di Kabupaten Karangasem, lima titik di Kabupaten Gianyar dan satu titik di Kabupaten Badung.
Masalah alih fungsi lahan
Gubernur Bali Wayan Koster menepis isu banjir, khususnya di Denpasar, disebabkan alih fungsi lahan. Koster berdalih alih fungsi lahan hanya terjadi di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan di kawasan Kabupaten Gianyar, Bali.
“Enggak juga. Alih fungsi lahan kan di Badung, di Gianyar. Di Badung kan di daerah-daerah Kuta Utara, ini kan hulu-nya jauh. Bukan alih fungsi lahan, ini lintasan sungainya kan di Kuta, hilirnya kan di sini,” ujarnya.
Koster menyebut pihaknya akan mengevaluasi terkait bencana banjir besar yang terjadi di wilayah Kota Denpasar. Kata dia, pihaknya bakal mengecek atau menelusuri sungai-sungai besar di Bali, khususnya di kawasan Kota Denpasar, terutama sungai Tukad Badung, Bali.
Namun Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Made Krisna Dinata alias Bokis, membantah Koster soal tidak ada alih fungsi lahan di Kota Denpasar.
“Salah satu data atau acuan kami, terkait dengan [alih fungsi lahan di Denpasar] yang kita lihat dari spasial itu memang ada terbukti dan ada 780 [lebih] hektare itu yang berubah dalam kurun waktu 2018-2023,” kata Bokis.
“Justru kita mempertanyakan. Kan gini sekarang, oke di Denpasar katanya tidak ada alih fungsi lahan. Apa dalilnya, apa buktinya?. Berani enggak Pak Koster menunjukkan ke publik?,” tanyanya.
Bokis juga menyampaikan, banjir besar terjadi karena adanya degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian menjadi bangunan, merupakan pemicu awal dari rentannya Pulau Bali terhadap bencana hari ini.
Ia menerangkan, dari rentang waktu 2018 hingga 2023, perkembangan wilayah dan pertumbuhan lahan terbangun menjadi salah satu penyebab berkurangnya luasan lahan pertanian khususnya sawah di wilayah Sarbagita. Persentase penyusutan lahan sawah berkisar antara 3 hingga 6 persen dari luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota di Bali.
Kemudian, untuk Kota Denpasar mengalami penurunan lahan sawah sebanyak 784,67 hektare atau 6,23 persen dari luas wilayahnya. Luasan sawah di Kabupaten Badung berkurang sebanyak 1099,67 hektare dan Kabupaten Gianyar berkurang 1276,97 hektare.
Ia menyatakan, hilangnya lahan pertanian tentu juga akan menghilangkan fungsi dari subak atau sistem irigasi tradisional Bali, terutama dalam fungsinya pada sistem hidrologis alami. Subak memiliki fungsi sebagai saluran irigasi dan mendistribusi air yang turut menjaga dan mengatur sistem hidrologis air.
Status Tanggap Darurat
Kepala BNPN Letjen TNI Suharyanto mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan tanggap status darurat bencana selama sepekan sejak Rabu.
“Betul. Jadi Bapak Gubernur malam ini sudah keluarkan dan tanda tangan. Tadi diskusi, semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua Minggu. Tapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka akan diralat cukup menjadi satu minggu,” kata Suharyanto Rabu malam.
Disampaikan Suharyanto, pihaknya juga telah berkoordinasi untuk melakukan langkah lanjutan, mulai dari perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy