Forbes DPR-DPD RI Aceh Sepakat Pertahankan 4 Pulau di Singkil

Banda Aceh – Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh sepakat mempertahankan empat pulau di Aceh Singkil yang kini ditetapkan masuk wilayah Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Kami dari Forbes bersama Gubernur Aceh sudah sepakat mempertahankan dan pulau itu wajib dikembalikan ke Aceh,” kata Ketua Forbes Aceh, TA Khalid, Jumat malam, 13 Juni 2025.

Khalid menyebut berdasarkan bukti sejarah hingga letak geografis menunjukkan empat pulau yang kini bersengketa itu secara sah milik Tanah Rencong.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya tidak akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa empat pulau tersebut.

“Pak Gubernur dan Forbes sudah sepakat langkah administratif dan langkah politis akan kita lakukan. Jadi ngapain ke PTUN, milik kita pulau itu,” ucap TA Khalid.

Sementara itu, Senator Aceh Azhari Cage menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan keputusan pengalihan empat pulau itu tanpa persetujuan Pemerintah Aceh.

“Maka dalam hal ini kita wajib mempertahankan tanah kita, harta kita, pulau kita tersebut berdasarkan bukti-bukti administrasi, sejarah, dan bukti-bukti hukum,” kata Cage.

Cage menjelaskan sejak zaman Belanda, peta kolonial dan surat tanah 1965 membuktikan keempat pulau itu milik Aceh. Saat itu juga sudah ada yang mendiami dan ditanami pohon kelapa puluhan tahun.

Bukti lain, lanjut Cage, adanya Undang-Undang (UU) 1956, UU pemekaran Aceh Singkil 1999, ada dua kesepakatan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara yaitu 1988 dan 1999, hingga peta topografi dari TNI AD tahun 1978.

Cage meminta Mendagri Tito Karnavian segera merevisi dan mencabut Kepmendagri terhadap empat pulau yang kini masuk wilayah Tapanuli Tengah, Provinsi Sumut.

“Kita meminta untuk mereviu SK tersebut agar pulau tersebut dikembalikan ke Aceh walaupun sudah di SK-kan masuk ke dalam wilayah Sumut,” pungkas Cage.[]