New York – Slogan “Free Acheh, Free Maluku, dan Free Papua” muncul di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.
Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, terlihat empat orang berdiri dengan memegang kertas berisi slogan masing-masing bertuliskan ‘Free Acheh’, ‘Free Maluku’, dan ‘Free Papua’.
Dari empat orang itu, dua di antaranya berpakaian adat Aceh memegang kertas bertuliskan ‘Free Acheh’ dan ‘Free Papua’. Sedangkan satu orang lagi memakai aksesoris khas Papua memegang kertas bertuliskan ‘Free Maluku’.
Sementara itu, dalam sebuah video terlihat keempat orang tersebut sedang duduk di meja ruang sidang PBB. Mereka kemudian didatangi petugas UNDSS yang menegur dan meminta kertas-kertas tersebut.
Melansir Kumparan, dalam video itu terdengar salah seorang mengatakan bahwa teguran datang setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB sekaligus putra dari Luhut Binsar Pandjaitan, Paulus Panjaitan.
“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita,” ujar salah seorang di antara mereka dalam video.
Diketahui, aksi tersebut terjadi menjelang pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan pada 21 April hingga 2 Mei 2025.
Sidang UNPFII tahun ini dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negara serta organisasi masyarakat adat. Forum itu merupakan ruang diskusi bagi negara-negara anggota PBB dan perwakilan masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Respons RI
Menurut Juru Bicara Kemlu RI Roy Soemirat mengatakan keempat orang itu hadir dengan mengatasnamakan organisasi nonpemerintah atau NGO.
“Mereka hadir sebagai NGO, tapi bahkan kami tidak tahu dan sebenarnya tidak mau tahu mereka hadir sebagai NGO dari negara mana ngakunya,” ujar Roy di Kantor Kemlu RI Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.
Roy menjelaskan status NGO tidak serta-merta membenarkan tindakan provokatif di dalam forum resmi PBB. Forum seperti UNPFII, tegasnya, merupakan ruang kerja sama negara anggota PBB yang menjunjung kedaulatan dan etika diplomasi.
“Yang pasti bahwa mereka menyalahgunakan forum itu. Sama PBB-nya aja sudah ditindak, untuk apa kami ribut tentang orang-orang yang menyalahgunakan pencari sensasi seperti itu.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy