Banda Aceh, Line1News – Polemik pengembangan proyek migas raksasa di Blok South Andaman terus menyedot perhatian publik di Aceh. Di tengah berbagai pandangan terkait rencana fasilitas pengolahan gas, elemen masyarakat sipil mulai angkat bicara. Mereka mendorong semua pihak untuk duduk bersama demi melahirkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) sekaligus memberi manfaat nyata bagi Bumi Serambi Mekkah.
Tokoh masyarakat sipil Aceh, Iskandar, menilai riak perdebatan yang menggelinding di ruang publik saat ini sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, rakyat Aceh sangat mendambakan investasi energi, asalkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
Menurut Iskandar, persoalan mendasar bukan terletak pada keberadaan investor atau aktivitas eksplorasi yang digarap oleh Mubadala Energy. Fokus utama publik hari ini adalah bagaimana potensi kekayaan alam raksasa tersebut bisa melahirkan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan lokal.
Baca Juga: Senggol Jakarta, Mualem Ogah Aceh Cuma Jadi ‘Penonton Terbaik’ di Blok Andaman
Dari kacamata bisnis, investor tentu akan memilih skema paling efisien dan aman, seperti membangun fasilitas pengolahan di tengah laut (offshore processing facility) untuk menekan biaya operasional. Namun, bagi Aceh, skema tersebut dinilai terasa hambar.
“Secara bisnis tentu investor mencari biaya yang lebih murah dan aman, sehingga proses pengolahan di laut menjadi pilihan rasional bagi mereka. Tetapi dari sudut pandang Aceh, kita harus melihat nasib rakyat. Jika seluruh proses ditarik ke laut, maka manfaat ekonomi yang dirasakan daerah ini akan sangat terbatas,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.
Iskandar menegaskan, pembangunan fasilitas pengolahan di darat atau Onshore Processing Facility (OPF) memiliki daya pikat ekonomi yang jauh lebih besar. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta Mubadala Energy untuk segera menyamakan frekuensi.
Ia juga menyinggung langkah cepat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang telah menyurati pemerintah pusat agar fasilitas pengolahan gas wajib dibangun di daratan Aceh.
“Surat dari Mualem itu kabarnya sudah dikirim sejak Februari lalu. Sekarang sudah memasuki Juni, artinya sudah berjalan empat bulan. Pertanyaannya, apakah sudah ada pertemuan konkret antara Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, dan Mubadala? Publik berhak tahu apa hasilnya atau apa kendalanya,” cecar Iskandar.
Jika komunikasi ini terus mengambang, Iskandar khawatir bola liar opini di ruang publik akan merugikan iklim investasi Aceh sendiri.
“Langkah konkret harus segera diambil. Jangan sampai muncul narasi keliru seolah-olah orang Aceh anti-investasi dan membuat investor tidak nyaman. Anggapan itu harus ditepis,” tambahnya.
Aceh, lanjut Iskandar, pada dasarnya sangat terbuka bagi para pemilik modal. Daerah ini butuh investasi besar untuk membuka lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, dan keluar dari jerat kemiskinan.
Belajar dari Luka Masa Lalu Arun
Menatap Andaman, masyarakat sipil mengingatkan semua pihak untuk tidak melupakan sejarah. Kejayaan kilang gas Arun di masa lalu harus menjadi pelajaran berharga. Jutaan kubik gas dikuras untuk menopang ekonomi nasional, namun menyisakan getir karena kemakmuran belum sepenuhnya berpihak pada rakyat sekitar.
“Aceh punya modal pengalaman yang mahal soal industri migas. Kita harus sangat hati-hati. Kilang Arun adalah masa lalu, dan saya berharap Blok Andaman adalah masa depan Aceh yang makmur untuk kita semua,” ucap Iskandar.
Baca Juga: DPRA Pasang Badan Dukung Mualem: Gas Blok Andaman Harus Sejahterakan Rakyat Aceh!
Proyek South Andaman dinilai sebagai peluang emas yang bisa mengubah wajah perekonomian Aceh jika dikelola dengan pendekatan humanis dan melibatkan kepentingan daerah secara proporsional. Dialog yang sehat harus dikedepankan demi menghindari gesekan narasi antara investor dan masyarakat.
Pada titik inilah, keberadaan fasilitas pengolahan di darat (OPF) diyakini bisa menjadi jembatan yang mempertemukan kepentingan bisnis investor dan asa kesejahteraan rakyat.
“Fasilitas di darat adalah titik temu yang harmonis. Di satu sisi target bisnis investor tercapai, di sisi lain cita-cita kemakmuran rakyat Aceh terwujud,” pungkas Iskandar.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy