Jakarta, Line1News – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), berbicara blak-blakan di hadapan para pengambil kebijakan di Senayan. Ia meminta dukungan penuh dari DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana periode 2026–2028 demi menjamin pemulihan total masyarakat yang terdampak bencana.
Desakan tegas tersebut disampaikan Mualem dalam rapat kerja bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 Mei 2026.
Rapat krusial ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula deretan menteri kabinet, mulai dari Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, hingga jajaran menteri terkait lainnya.
Dari Pemerintah Aceh, Mualem didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah, Sekda Aceh M. Nasir, Asisten II Setda Aceh, jajaran SKPA, serta Kepala Biro terkait.
Dalam forum tersebut, Mualem mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan DPR RI, Kemendagri, kementerian/lembaga, serta Pemprov Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang saling bahu-membahu menyokong penanganan bencana di Aceh.
Progres Lapangan Pantang Kendur
Di hadapan para menteri dan anggota dewan, Mualem membeberkan laporan kemajuan pemulihan infrastruktur di Aceh yang terus dipacu:
* Sektor Jalan: 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi normal, dan 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi sudah operasional.
* Sektor Jembatan: Penanganan darurat jembatan yang rusak diakomodasi melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, hingga jembatan perintis.
* Hunian Sementara (Huntara): Tingkat keterisian telah menembus angka 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit.
* Hunian Tetap (Huntap): Pembangunan rumah permanen terus dikebut lewat kolaborasi dengan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Kementerian PKP.
Antisipasi Banjir Susulan dan Pemulihan Ekonomi
Kendati demikian, Mualem mengingatkan bahwa sektor sumber daya air masih memerlukan perhatian ekstra. Pengerukan sungai yang mendangkal akibat lumpur bawaan bencana mendesak dilakukan agar banjir bandang tidak berulang saat curah hujan tinggi.
Pemerintah Aceh juga terus memacu perbaikan irigasi, bendung, muara, penyediaan air bersih, hingga rehabilitasi tanggul lewat berbagai skema pendanaan, termasuk penambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Di sektor ketahanan pangan dan sosial, capaian Aceh juga menunjukkan tren positif:
* Sektor Pertanian: Rehab sawah terdampak sudah menyentuh angka 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare.
* Bantuan Sosial: Realisasi bansos, isi hunian, Jaminan Hidup (Jadup), hingga stimulan ekonomi warga telah mencapai target 98,5 persen, dilengkapi pemulihan ekonomi dan layanan psikososial.
Transisi Darurat Tak Boleh Berlarut-larut
Saat ini, Aceh masih berada dalam status perpanjangan masa transisi darurat. Mualem menjelaskan kebijakan ini diambil lantaran masih ada kebutuhan dasar warga—seperti hunian sementara dan penyelesaian proyek darurat—yang belum tuntas 100 persen.
Namun, tokoh pemimpin Aceh ini mewanti-wanti agar masa transisi tidak molor terlalu lama. Menurutnya, fase transisi yang berlarut-larut justru bisa menunda pembangunan permanen, menghambat perputaran ekonomi warga, sekaligus membengkakkan biaya operasional logistik, jadup, dan huntara.
“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat. Kita ingin pembangunan permanen segera berjalan, agar masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” pungkas Mualem.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy