Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029 selaras dengan RPJM Nasional dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Aceh 2025–2045.
“RPJM harus disusun selaras dengan RPJM Nasional, rencana induk Dana Otsus 2028–2047, dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Aceh 2025–2045, agar pembangunan berjalan serasi antara pusat dan daerah,” ujar Mualem saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJM di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 9 Juli 2025.
Mualem juga menekankan pentingnya RPJM sebagai dokumen strategis yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikirim Humas Pemerintah Aceh.
Dalam sambutannya, ia juga memperkenalkan visi pembangunan Aceh 2025–2029 yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”.
“Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup,” jelasnya.
Mualem juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. Untuk itu, kata dia, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendorong perpanjangan Dana Otsus agar pembangunan dan perdamaian dapat terus berlanjut.
Ia menitip harapan kepada pemerintah pusat dan Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung revisi tersebut.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mualem juga meminta dukungan pusat terkait sejumlah prioritas pembangunan lainnya seperti pengembangan Kawasan Bebas Sabang serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak-Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh-Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek-Samarkilang (Aceh Utara-Bener Meriah).
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh, seraya berharap Musrenbang itu menjadi awal terwujudnya Aceh lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkas Ketua Umum Partai Aceh (PA) ini.
Musrenbang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, Forkopimda, Plt Sekda Aceh, para bupati/wali kota, ketua DPRK se-Aceh, kepala SKPA, rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan ulama.
Tomsi Tohir dalam sambutannya menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan daerah dengan kebijakan nasional. Ia juga menyoroti rendahnya belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di beberapa kabupaten kota di Aceh.
Sementara Rachmad Pambudy menyatakan Dana Otsus ke depan harus menjadi akselerator pembangunan, bukan hanya penopang. Ia menyarankan Aceh lebih fokus pada proyek-proyek strategis yang memberikan pertumbuhan riil, efisiensi belanja, serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan.
Rachmad juga menyampaikan strategi percepatan ekonomi Aceh, antara lain percepatan eksplorasi blok migas Selat Malaka, hilirisasi KEK Arun, pengembangan KPBPB Sabang, wisata unggulan Sabang-Banda Aceh-Danau Laut Tawar, serta penguatan komoditas kopi Gayo dan pangan lokal sebagai penopang program Makan Bergizi Gratis.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy