Jakarta, Line1News – Suasana santai khas Waroeng Aceh Garuda di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, mendadak hangat pada Jumat, 24 Juli 2026. Di sana, Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh berkumpul menggelar Seminar Nasional Peugah Haba Energi.
Mengusung tema “Membangun Kesepahaman di Tengah Polemik Pengembangan Blok Andaman”, diskusi ini digelar secara hybrid. Antusiasme terlihat jelas dari hadirnya 170 lebih peserta, dengan rincian 74 orang hadir langsung di lokasi dan seratusan lainnya menyimak lewat layar virtual.
Acara dibuka lewat sambutan hangat Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, dan dipandu oleh Ketua Umum Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI), Awaf Wirajaya. Sederet tokoh penting hadir sebagai pembicara, mulai dari Kepala SKK Migas Doktor Djoko Siswanto, Ketua ICRES Doktor Surya Darma, hingga Founder DEM Aceh Didi Supriadi.
Mencari Jalan Tengah di Laut Dalam
Seminar ini lahir sebagai ruang dialog terbuka. Tujuannya satu: menyatukan persepsi yang sempat bersilang jalan terkait Plan of Development (PoD) Tahap I Blok Andaman. Di sini, sudut pandang regulator, akademisi, praktisi, hingga generasi muda dikupas tuntas demi mencari manfaat ekonomi terbaik untuk Aceh dan Indonesia.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menegaskan posisi organisasinya yang berdiri mendukung penuh Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, ia memberi catatan penting: proyek ini wajib membawa nilai tambah lewat industri hilir berbasis gas di tanah Serambi Mekkah, tanpa mengorbankan kecepatan investasi.
Bagi Faizar, perdebatan teknis soal pilihan skema—apakah memakai Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), atau skema hybrid—sebaiknya dikembalikan pada hasil kajian teknis, keekonomian, dan tantangan nyata di laut dalam.
Demi menjaga kepercayaan investor, Faizar menilai PoD yang ada harus segera dieksekusi. Peluang hilirisasi dan efek domino bagi ekonomi masyarakat Aceh bisa dikawal pada tahap-tahap berikutnya. Momentum ini jangan sampai hilang hanya karena perdebatan yang berlarut-larut.
Faizar juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang tetap hadir daring di tengah dinasnya di Pekanbaru.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA., yang telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen SKK Migas dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh,” ujar Faizar.
Belajar dari Kisah Pahit Blok Masela
Saat memaparkan materi, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjabarkan arah hulu migas nasional dan tantangan investasi saat ini. Baginya, kepastian hukum dan investasi adalah kunci agar target proyek strategis tidak meleset. Blok Andaman, tegas Djoko, harus segera dikembangkan.
Peringatan lampu kuning datang dari Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma. Ia mengingatkan kisah pahit Blok Masela yang memakan waktu hingga 26 tahun untuk terealisasi. Sejarah kelam itu tidak boleh terulang di Blok Andaman.
Surya menilai gas lepas pantai Andaman adalah aset vital penopang ketahanan energi sekaligus jembatan transisi hijau. Proyek ini akan berdampak masif jika dikelola dengan praktik bisnis yang sehat, birokrasi yang mudah, iklim investasi yang kondusif, serta kesiapan SDM lokal sejak dini.
Senada dengan itu, Founder DEM Aceh sekaligus Aktivis Energi, Didi Supriadi, mengajak semua pihak melihat polemik PoD Tahap I sebagai momentum pemersatu visi, bukan pemecah belah.
“PoD I bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pengembangan Blok Andaman. Karena itu, strategi yang disusun hari ini harus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang Aceh, bukan hanya kepentingan jangka pendek,” tegas Didi.
Didi bermimpi besar agar Aceh tidak sekadar menjadi penonton atau daerah penghasil gas mentah. Aceh harus menjelma menjadi pusat industri berbasis gas yang mandiri, membuka lapangan kerja luas, dan menjadi motor penggerak ekonomi di gerbang barat Indonesia.
Lima Rekomendasi untuk Masa Depan Aceh
Sebagai buah pemikiran dari diskusi panjang tersebut, DEM Aceh merumuskan lima rekomendasi strategis untuk disodorkan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan:
1. Alokasi Gas Domestik: Memastikan sebagian produksi gas Blok Andaman dialokasikan sebagai bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
2. Harga Kompetitif: Menyusun skema harga gas yang menarik lewat kontrak jangka panjang demi memikat investor industri hilir.
3. Cetak Biru Industri: Menyusun Master Plan Industrialisasi terintegrasi antara Blok Andaman dan KEK Arun.
4. Forum Koordinasi Bersama: Membentuk wadah komunikasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA, SKK Migas, KKKS, pengelola KEK Arun, akademisi, hingga dunia usaha.
5. Siapkan SDM Lokal: Mempercepat kelas vokasi, sertifikasi, dan pelatihan khusus agar pemuda Aceh siap mengisi kebutuhan industri migas dan petrokimia.
Menutup jalannya seminar, moderator menyimpulkan adanya energi positif dan semangat kolaborasi yang kuat dari seluruh peserta. Lewat diskusi Peugah Haba Energi ini, polemik Blok Andaman diharapkan bertransformasi menjadi aksi nyata yang meletakkan fondasi industri hilir demi kesejahteraan masyarakat Aceh.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy