Banda Aceh, Line1News – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra menilai pemerintah belum memberikan kepastian yang konkret terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas umum yang rusak akibat bencana ekologis di Aceh. Hingga kini, sejumlah infrastruktur vital dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra, Alfian, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. “Jadi sampai hari ini jelas negara memang tidak hadir. Yang masih berjalan justru warga membantu warga,” kata Alfian, Rabu, 8 Juli 2026.
Jalur Vital Enang-Enang Telantar
Menurut Alfian, salah satu contoh yang paling terlihat adalah kondisi jalan dan jembatan di kawasan Enang-Enang, Bener Meriah, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan maksimal.
“Kasus pembangunan jembatan dan jalan di Enang-Enang seharusnya menjadi prioritas negara, termasuk petugas-petugas negara, karena itu merupakan satu-satunya akses penting menuju Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues,” ujarnya.
Alfian menilai lambatnya penanganan infrastruktur tersebut menjadi bukti bahwa kerusakan akibat bencana ekologis di Aceh belum ditempatkan sebagai prioritas oleh pemerintah. “Ini salah satu bukti bahwa negara tidak mampu atau memang tidak menjadikan kerusakan yang terjadi di Aceh pascabencana ekologis sebagai prioritas,” katanya.
Desakan Status Bencana Nasional
Menurut Alfian, bencana ekologis yang terjadi tidak terlepas dari persoalan buruknya tata kelola sumber daya alam. “Jadi di satu sisi kita harus menuntut negara untuk bertanggung jawab, tetapi lagi-lagi negara tidak menjadikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis di Aceh sebagai skala prioritas,” ujar Alfian.
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra kembali mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
“Makanya kami di Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana tetap menuntut agar negara tidak perlu gengsi untuk menetapkan bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional,” katanya.
Warga Patungan Perbaiki Jalan KKA
Selain di Enang-Enang, Alfian mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi Jalan KKA yang juga mengalami kerusakan berat. Menurutnya, perbaikan sementara justru terpaksa dilakukan secara swadaya oleh warga.
“Mungkin bukan hanya di Enang-Enang. Di wilayah Jalan KKA juga, kabarnya dari warga, jalan itu disemen oleh warga. Jadi murni dikerjakan warga. Pemerintah memang tidak hadir,” ujarnya.
Kritik Penanganan Seremonial Pejabat
Dia turut mengkritik pola penanganan pemerintah yang dinilai hanya bersifat seremonial tanpa diikuti tindak lanjut yang nyata di lapangan. “Pemerintah hadir cuma datang, foto, ngomong, sudah itu pulang. Jadi tidak ada progres. Pola-pola seperti itu sudah sering terjadi,” kata Alfian.
Menurut Alfian, kondisi tersebut membuat kehadiran pejabat pemerintah tidak lagi memberikan harapan bagi masyarakat terdampak. “Ketika datang pejabat, baik pejabat provinsi, pejabat daerah, maupun pejabat dari pemerintah pusat, bagi warga Aceh itu tidak berpengaruh karena dianggap mereka tidak memberikan perubahan apa pun,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy