Sah! 4 Pulau di Singkil Tetap Milik Aceh

Jakarta – Empat pulau di Aceh Singkil yang dimasukkan Kemendagri ke wilayah Sumut, akhirnya diputuskan sah tetap menjadi milik Aceh.

Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Keputusan itu diucapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2025.

Turut hadir di acara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Prasetyo mengatakan pemerintah sudah menggelar rapat terbatas pada Selasa, 17 Juni 2025, membahas polemik empat pulau tersebut.

Baca juga: Sah! 4 Pulau di Singkil Tetap Milik Aceh

“Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” ujarnya dilihat Line1.News dalam tayangan live YouTube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan dokumen dan data pendukung, kata Prasetyo, pemerintah mengambil keputusan empat pulau tersebut sah milik Pemerintah Aceh.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Provinsi Aceh,” ujarnya.

Pemerintah, kata Prasetyo, berharap keputusan itu menjadi jalan keluar yang baik untuk semua pihak. “Bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumut, kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan ia juga diminta Prabowo untuk meluruskan isu-isu tidak benar yang berkembang terkait dinamika empat pulau tersebut.

“Kita harapkan dinamika ini segera bisa kita akhiri supaya kita kembali bersatu baik masyarakat Sumut maupun Aceh. Kita semua tahu, kedua provinsi berdekatan, bersaudara, dan kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain. Jadi, jangan karena adanya dinamika keempat pulau ini berkembang isu yang ke mana-mana dan kontraproduktif.”[]