Banda Aceh – Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan dua lembaganya, UNDP dan Unicef, telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana. Mereka mengatakan akan terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di provinsi terdampak.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” ujar Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin, 15 Desember 2025, dilansir CNN Indonesia.
“Unicef telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana Unicef dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” sambungnya.
Disebutkan juga, sejak awal bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Unicef bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional, daerah, serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
“Tim Unicef di kantor lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.”
Baca juga: Komentar Mendagri Soal Aceh Minta Bantuan Lembaga PBB
Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyurati dua lembaga internasional itu karena dinilai berpengalaman membantu Aceh setelah Tsunami 2004 silam.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-lebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tetap menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit.
“Dalam kondisi bencana, bagi saya yang utama adalah kemanusiaan. Siapa pun yang menolong, kita terima dengan ikhlas,” usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin malam (15/12).
Baca juga: Perusahaan Migas Upland Resources Salurkan Tiga Truk Sembako untuk Korban Bencana di Aceh
Pada hari yang sama, dalam rapat dengan seluruh jajaran kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto bercerita banyak pimpinan negara lain yang hendak mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.
Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang hendak membantu. Namun, ia menyebut Indonesia mampu mengatasi persoalan ini.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
Prabowo menyatakan APBN siap menyokong dana penanganan bencana. Ia menyebut APBN cukup untuk menangani itu karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Salah satu sokongan APBN ialah tambahan dana taktis ke pemerintah daerah bagi penanganan bencana. Yakni Rp20 miliar bagi tiap provinsi terdampak, sedangkan Rp4 miliar untuk tiap kota atau kabupaten terdampak.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy