Indonesia Impor Minuman Alkohol AS Senilai 86,1 Juta Dolar pada 2025

Prabowo Trump
Prabowo dan Trump setelah meneken kesepakatan dagang, Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres/White House

Jakarta – Indonesia mengimpor produk minuman alkohol asal Amerika Serikat senilai USD 86,1 juta dolar pada 2025. Jumlah ini disebut hanya tujuh persen dari total nilai importasi minuman alkohol di tahun yang sama sebesar nilai USD 1,23 miliar.

“Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa,” tulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran pers terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI-AS atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang diteken Kamis lalu, 19 Februari 2026, di Washington DC.

Lantas, apa alasan Pemerintah RI setuju mengimpor produk minuman alkohol AS?

“Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing industri Indonesia sebagai destinasi internasional serta meningkatkan tourism spending. Di samping itu, Indonesia juga secara aktif melindungi dan mempromosikan produk minuman beralkohol domestik, seperti beer dan wine sebagai produk ekspor unggulan,” tulis Kemenko Perekonomian dikutip Senin, 23 Februari 2026.

Baca juga: Penjelasan Kemenko Perekonomian Soal ‘Produk Amerika Tak Perlu Label Halal’

Disebutkan juga, seluruh impor minuman beralkohol tetap tunduk pada persyaratan perizinan, keterangan informasi, dan ketentuan keamanan makanan-minuman di BPOM.

Perjanjian dagang tersebut sebelumnya memantik kontroversi karena produk pangan AS disebutkan tak perlu memakai label halal.

Namun, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan produk makanan dan minuman dari AS tetap memiliki kewajiban sertifikasi halal.

“Tidak [berlaku untuk semua]. Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Februari 2026.

Transfer Data Pribadi Warga RI

Selain soal produk, perjanjian RTA juga menetapkan soal kebijakan perdagangan nontarif yakni tentang transfer data pribadi warga RI ke AS.

Pemerintah RI mengklaim data tersebut tidak disalahgunakan AS karena transfer data yang disepakati tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut mencakup data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi).

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” tulis Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Sorot Kesepakatan Dagang RI-AS, Waketum MUI: Ini Perjanjian atau Penjajahan?

“Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.”

Kepastian aturan transfer data itu disebut memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan.

“Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data, cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy